Berita-Cendana.Com- Jakarta,- Hampir sepekan sejak penutupan resmi Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum juga mengumumkan adanya rencana audit penyelenggaraan event tahunan tersebut.
Jakarta Policy Watch (JPW) menilai diamnya Pemprov menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Kami menilai, kecil kemungkinan Mas Pram melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena beliau seorang teknokrat. Besar kemungkinan karena ketidakberdayaan melawan tekanan dominasi JIExpo,” ujar Aznil Tan, Direktur Eksekutif JPW di Jakarta, Kamus (17/7/2025).
Menurut JPW, penyelenggaraan PRJ tak bisa dipandang sekadar sebagai event hiburan. PRJ adalah acara besar yang membawa nama Jakarta, menggunakan fasilitas publik, dan berpotensi melibatkan dana atau potensi penerimaan daerah.
“Kan aneh, hingga hari ini belum ada satupun pernyataan resmi dari Pemprov bahwa audit akan dilakukan. Ini patut dicurigai, apakah PRJ memang kebal dari pengawasan publik. Apakah sebegitu bahayanya mengancam jika pemprov mengaudit,” lanjut Aznil.
Menurut ia sejak PRJ dipindahkan dari Monas ke JI-Expo Kemayoran belum pernah dilakukan audit meskipun sudah banyak bersuara
“Kami mencatat, sejak PRJ dikelola penuh oleh JIExpo, belum pernah ada audit publik yang diumumkan. Padahal suara kritik dari masyarakat dan pelaku usaha kecil sudah banyak. Ini menandakan adanya dominasi yang dibiarkan,” tambahnya.
JPW mendesak Gubernur Pramono Anung untuk tidak tunduk melestarikan kepentingan kelompok tertentu.
"Jika Mas Pram juga ikut tidak mau melakukan audit menyeluruh dan membuka dokumen perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI, BUMD terkait, dan JIExpo ke publik.Dua kemungkinan masuk angin atau gemetaran menghadapi pengaruh besar JIExpo," pungkasnya.(*).
Posting Komentar