.jpg)
Berita-Cendana.Com- KUPANG,- DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Sumba Barat Daya mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga BBM eceran yang membebani masyarakat.
Melalui surat terbuka tertanggal 26 Oktober 2026, GAMKI SBD menyampaikan keprihatinan terhadap kesulitan masyarakat memperoleh BBM serta dampaknya terhadap kehidupan petani, nelayan, pengemudi ojek, dan pekerja harian.
GAMKI meminta pengawasan distribusi diperkuat, dugaan penimbunan ditindaklanjuti, serta informasi harga dan pelayanan dibuka kepada masyarakat. Organisasi pemuda tersebut juga menyatakan siap melakukan pengawalan publik secara berkelanjutan.
Menanggapi sikap itu, anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Partai Demokrat, Winston Neil Rondo, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan GAMKI SBD. Ia menegaskan bahwa kelangkaan yang terus berulang membutuhkan pembenahan menyeluruh terhadap alokasi dan distribusi BBM.
“Saya mendukung GAMKI SBD menyuarakan kesulitan masyarakat. Sebagai anggota DPRD NTT, saya melihat ini sebagai persoalan perlindungan penghidupan rakyat. Tukang ojek harus bekerja, nelayan harus melaut, dan petani harus mengangkut hasil kebunnya. Mereka membutuhkan kepastian memperoleh BBM,” tegas Winston.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT itu menilai penanganan kelangkaan tidak boleh terus berupa tindakan sementara yang hanya meredakan keluhan.
“Kalau setelah rapat, kunjungan, atau tambahan pengiriman sesaat masyarakat kembali mengantri, berarti sumber masalahnya belum diselesaikan. Ini penanganan tambal sulam: meredakan antrian sesaat, tetapi membiarkan sumber masalah tetap bekerja. Rakyat tidak boleh terus menjalani siklus langka, mengantre, mendapat penjelasan, kemudian mengulang kesulitan yang sama,” ujarnya.
Menurut Winston, Pertamina harus membuka data kebutuhan, alokasi, permintaan SPBU, persetujuan, dan realisasi pengiriman. Seluruh data tersebut perlu dicocokkan untuk mengetahui lokasi hambatan dan pihak yang bertanggung jawab memperbaikinya.
“Pertamina harus menjawab dengan data. Berapa yang diminta SPBU, berapa yang disetujui, berapa yang dikirim, dan apa alasan jika terjadi pengurangan? Jangan cukup mengatakan stok aman, sementara masyarakat tetap kesulitan mendapatkan BBM,” katanya.
Winston mengingatkan bahwa persoalan yang sebelumnya ia soroti di Rote Ndao menunjukkan pentingnya membedakan kecukupan kuota, pelaksanaan pengiriman, dan dugaan penyimpangan penjualan. Ketiganya memerlukan pemeriksaan serta tindakan yang berbeda.
Ia juga meminta evaluasi kuota tidak semata-mata bertumpu pada realisasi penjualan tanpa memperhitungkan gangguan pasokan.
“Jangan sampai distribusi tersendat membuat realisasi rendah, kemudian angka itu dibaca sebagai rendahnya kebutuhan masyarakat dan menjadi alasan mengurangi kuota berikutnya. Kegagalan penyaluran tidak boleh berubah menjadi pengurangan alokasi bagi rakyat,” tegasnya.
Winston secara khusus menolak pengecer kecil dijadikan kambing hitam kelangkaan BBM. Menurutnya, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai pasokan, termasuk keputusan distribusi Pertamina.
“Keberpihakan saya kepada orang kecil tidak bisa ditawar. Banyak pengecer mencari nafkah sekaligus melayani warga yang jauh dari SPBU. Jangan mereka paling cepat dituding menimbun, sementara keputusan penyaluran dalam jumlah jauh lebih besar belum diperiksa dengan kesungguhan yang sama,” ujarnya.
Ia mendukung penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti, tetapi meminta aparat membedakan pengecer pencari nafkah dengan pelaku penyimpangan terorganisasi.
“Periksa asal barang, pola pembelian, jalur pasokan, dan siapa yang memperoleh keuntungan. Kalau ada dugaan mafia, telusuri sampai kepada pengendalinya, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum Pertamina. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada jeriken orang kecil,” katanya.
Winston mendukung pengawasan melalui Komisi IV DPRD NTT sesuai bidang tugasnya. Ia berharap pengawasan menghasilkan pemulihan pelayanan yang dapat dipantau masyarakat: pengiriman teratur, cadangan sesuai risiko wilayah kepulauan, dan penanganan cepat ketika SPBU mulai kosong.
“Ukuran keberhasilan Pertamina adalah rakyat bisa memperoleh BBM secara wajar dan terjangkau, termasuk setelah sorotan media mereda. Pulihkan pasokan, buka data, dan pertanggungjawabkan pelayanan. Jangan rakyat terus membayar biaya kelangkaan sekaligus menanggung seluruh tuduhannya,” pungkas Winston.(*).
.jpg)
