Berita-Cendana.Com- Kupang,- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Siap membuka Posko pengaduan. Tempatnya di Kampus Universitas Persatuan Guru 1945 Kota Kupang jika guru juga termasuk dalam daftar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terancam dirumahkan oleh Pemerintah Provinsi NTT.
Demikian disampaikan oleh Ketua PGRI NTT, Dr. Semuel Haning, SH.,MH.,C.Me.,C.Parb di bilangan Kota Kupang pada Kamis, 26 Februari 2026.
Ketua PGRI NTT itu serius menanggapi informasi terkait 9. 000 PPPK yang terancam dirumahkan. Ia meminta Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi NTT agar guru-guru PPPK tidak ikut dirumahkan karena peran guru adalah mencerdaskan anak-anak bangsa itu sangat besar, kalau guru dirumahkan bagaimana nasib bangsa ini, tegas Dr. Semuel Haning, SH.,MH.
“Saya mengharapkan guru-guru PPPK tetap dipertahankan karena tanpa guru kita tidak bisa punya pencapaian dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, oleh karena itu apapun keputusan pemberhentian PPPK mudah-mudahan tidak ada guru di dalam,” harapnya.
Lanjut Dr. Semuel Haning, informasi terkait pemberhentian 9. 000 PPPK pada prinsipnya sah-sah saja dan itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetapi kalau boleh jangan ada guru-guru PPPK yang ikut tereliminir, karena kemajuan bangsa tidak terlepas dari guru yang membangun bangsa, tegasnya.
Ketua PGRI juga meminta dengan arif bijaksana, jika ada guru-guru PPPK yang ikut diberhentikan agar merapatkan barisan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik sehingga tidak timbul masalah dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan pendidikan.
“Saya ditelepon banyak guru PPPK dan saya minta mereka bersabar dan menunggu keputusan pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan saya juga sangat mengharapkan agar Pemerintah Daerah Provinsi NTT tidak semerta-merta mengambil keputusan tanpa koordinasi dengan ketua PGRI NTT, kemungkinan Ketua PGRI NTT mempunyai solusi yang terbaik agar kita bisa menyelamatkan para guru dan juga para guru dapat menyelamatkan krisis multidimensi dalam rangka mutu pendidikan di NTT”.
Ketua PGRI NTT bahkan meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk mengambil keputusan harus mempertimbangkan guru-guru dan kalau bisa berkoordinasi dengan pihaknya selaku Ketua PGRI NTT agar dapat berjuang bersama-sama di Pusat.
“Kita kan wilayah 3T (terdepan tertinggal dan terluar) ini sangat penting sekali. Saya sangat mengharapkan agar kita bisa bekerja bersama-sama menyelamatkan manusia yang mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya minta guru-guru jangan dirumahkan. Bagi saya guru di atas segalanya-galanya dan saya akan berjuang untuk guru-guru”. (***).
Posting Komentar