Kaderisasi Adalah Jantung dari Eksistensi PMKRI di TTS. Kekerasan Seksual No. 1 di TTS

Berita-Cendana.Com- TTS,- Kaderisasi adalah jantung dari eksistensi PMKRI, dengan tujuan untuk mencetak pribadi mahasiswa Katolik yang unggul dalam tiga aspek utama intelektualitas, spiritualitas, dan kristianitas dan aksi fraternitas atau kewarganegaraan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kegiatan kaderisasi dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) TTS sejak 5-7 Desember 2025. Dibawa tema “Dipanggil untuk Bersaksi, Dipilih untuk Melayani,”. 

Sistem kaderisasi ini dirancang untuk membentuk kader yang tidak hanya kritis dan cerdas, tetapi juga memiliki integritas moral Katolik dan kepekaan sosial serta kebangsaan yang tinggi. Kaderisasi ini diberi nama Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB).

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) memiliki tiga pilar dasar. Filosofi kaderisasi PMKRI berpegang teguh pada tiga nilai dasar yang sering disebut sebagai non “Sintesis”.

Kristianitas: Membangun kesadaran iman dan moralitas Katolik sebagai landasan berpikir dan bertindak. Kader harus memahami dan mewujudkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan bermasyarakat.

Intelektualitas: Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Kader dituntut menjadi agen perubahan yang solutif.

Fraternitas dan Kewarganegaraan aksi: Menumbuhkan semangat persaudaraan sejati fraternitas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang aktif dalam pembangunan bangsa dan kewarganegaraan.

PMKRI Kota jajakan Timor Tengah Selatan melaksanakan MPAB ini adalah tahap awal orientasi dan pengenalan terhadap PMKRI terhadap calon anggota baru.

Tujuan: MPAB  adalah untuk mengenalkan sejarah, visi, misi  dan identitas organisasi kepada calon anggota. 

Materi pokok: Pengantar ke- PMKRI-an dasar-dasar Iman Katolik,  dan wawasan kebangsaan. 

Output: Calon anggota disahkan sebagai anggota biasa PMKRI.

Momentum itu, Kepala Daerah Kabupaten TTS, Eduard Markus Lioe, S.Ip., SH.,MH melalui wakilnya, Army Jhony Konay hadir dan memberi motivasi serta dukungan terhadap kehadiran PMKRI di TTS untuk bisa mengontrol roda pemerintahan di Kabupaten TTS. 

Army juga menegaskan bahwa kehadiran PMKRI di TTS itu sangat dibutuhkan, PMKRI harus menjadi otokritik terhadap birokrasi TTS, karena PMKRI sebagai kontrol sosial terhadap Pemerintah.

"Menjadi pemimpin yang baik dalam pemerintahan harus mampu memanajemen konflik untuk menghadapi tantangan di era milenial," ucap Konay.

Momentum terpisah, Koordinator  PMKRI Kota Jajakan Soe, Yulius Tamonob juga memberikan catatan kritis terhadap Pemerintah Kabupaten TTS terkait angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang makin hari makin meningkat. Ini adalah catatan merah kepada pemerintah.

Dinas P3A Kabupaten TTS, pada tahun 2025 anggarkan dana sebesar 500 juta untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, namun hanya sebatas pelaporan tanpa penyelesaian, tegas Koordinator PMKRI Kota Jajakan Soe.

Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak di TTS berada pada nomor urut satu. Sedangkan Kekerasan, fisik dan psikis terhadap perempuan anak itu ada pada nomor urut dua setelah Kota Kupang. Hal ini PMKRI beri raport merah untuk PEMDA TTS terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di TTS. 

Dana begitu besar diberikan kepada Dinas terkait tetapi tidak ada solusi untuk meminimalisir masalah tersebut, tegas Koordinator.

Diketahui penanganan sejumlah kasus yang ditangani oleh P3A TTS itu hanya sebatas pelaporan tetapi kurangnya tindak lanjuti hingga pendampingan serta pemulihan korban. Jadi Bupati TTS seharusnya melihat hal ini dengan serius karena anak-anak ini adalah masa depan bangsa, kalau mental, psikis sudah rusak bagaimana kedepan bangsa ini, bebernya. (*).