Berita-Cendana.Com- Kupang,- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menegaskan bahwa dimanapun warga Flobamora berada, negara dan pemerintah daerah tidak pernah absen. Di tengah situasi sosial yang tengah menguji ketahanan dan citra masyarakat NTT di Bali, Pemprov NTT hadir membawa pesan persaudaraan, tanggung jawab, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Kunjungan kerja Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, ke Denpasar pada Rabu, 28 Januari 2026, bukan sekadar agenda seremonial. Kehadiran ini menjadi simbol empati dan kepedulian pemerintah terhadap warganya di perantauan yang kini menghadapi tekanan akibat stigma dan generalisasi atas ulah segelintir oknum.
Suasana dialog yang hangat dan penuh keakraban bersama diaspora NTT, Wagub Johni menegaskan bahwa pemerintah memilih hadir dan mendengar, serta memberikan solusi. Ia mengakui bahwa kondisi saat ini tidak mudah, namun justru dalam situasi seperti inilah nilai-nilai budaya Flobamora persaudaraan, saling menghormati, dan gotong royong harus kembali diteguhkan.
“Pemerintah tidak datang untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mencari jalan keluar bersama. Kita ingin menjaga martabat masyarakat NTT sekaligus memastikan saudara-saudara kita di Bali tetap merasa dilindungi dan diperhatikan,” ujar Johni.
Wagub juga mengingatkan bahwa setiap warga NTT di perantauan membawa nama baik daerah asal. Oleh karena itu, solidaritas internal, disiplin sosial, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan dan membangun citra positif Flobamora di tanah rantau.
Lebih jauh, Pemprov NTT mengajak seluruh warga untuk bersikap bijak dalam bermedia sosial. Narasi yang dibangun di ruang digital, menurut Johni, harus berbasis data, mengedepankan empati karena kita semua adalah saudara.
Media sosial seharusnya menjadi ruang edukasi dan kolaborasi yang positif untuk kemajuan daerah di segala aspek dengan tulus,ikhlas yang di landasan spirit Ayo Bangun NTT
Langkah strategis ini diperkuat dengan kehadiran para kepala daerah, anggota legislatif, Turut hadir pula sejumlah pejabat Pemprov NTT yakni Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra NTT yang juga Kadis Sosial Provinsi NTT, Kanis Mau, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Petrus Seran Tahuk, Kadis Nakertrans NTT, Sylvia Peku Djawang, Karo Administrasi Pimpinan Setda NTT, Prisila Parera, Karo Umum Setda NTT, Gusti Sigasare, dan Kaban Penghubung NTT, Taty Setyawati. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kehormatan warga NTT sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat Bali melalui pendekatan budaya, adat, dan dialog lintas komunitas.
Pemprov NTT juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran paguyuban Flobamora di Bali sebagai garda terdepan pembinaan warga, terutama generasi muda, mahasiswa, dan pekerja. Perhatian khusus akan diberikan kepada saudara-saudara yang kurang mampu, dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan skala prioritas.
Kunjungan ini menjadi pesan kuat bahwa masa depan NTT tidak hanya dibangun di kampung halaman, tetapi juga oleh tangan-tangan Flobamora di perantauan. Dengan satu hati, satu semangat, dan satu tanggung jawab bersama, Pemprov NTT mengajak seluruh warga untuk menjadikan Bali sebagai ruang persaudaraan, kolaborasi, dan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
Sedangkan untuk upaya memperkuat kembali tali kekeluargaan antara masyarakat Bali dan diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya dari Pulau Sumba, terus dilakukan secara nyata. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama Pemerintah Provinsi NTT memilih jalan dialog sebagai fondasi utama membangun kepercayaan dan keharmonisan sosial.
Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, melakukan audiensi bersama Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster, yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jumat (30/01/2026). Pertemuan ini menjadi ruang silaturahmi yang sarat makna, sekaligus wujud komitmen bersama untuk memperbaiki relasi sosial kemasyarakatan yang sempat diuji oleh berbagai peristiwa belakangan ini.
Audiensi yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi NTT tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Johny Asadoma, Bupati Sumba Barat Daya Ny. Ratu Ngadu Bonnu Wula, Wakil Bupati Sumba Tengah Marthinus Umbu Djoka, serta jajaran Forkopimda Provinsi Bali. Kehadiran para pemangku kepentingan lintas daerah ini menegaskan bahwa persoalan diaspora tidak dipandang sebagai isu sepihak, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka
Dalam dialog tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas secara konstruktif, mulai dari dinamika hubungan sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, hingga perlindungan hukum bagi warga NTT yang berdomisili, menempuh pendidikan, maupun bekerja di Pulau Dewata. Seluruh pembahasan dilakukan dalam semangat kekeluargaan, kolaboratif lintas sektor, serta berlandaskan hukum dan asas keadilan.
Bupati Umbu Lili Pekuwali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali atas keterbukaan dan kesediaan membangun dialog. Ia menegaskan bahwa pendekatan humanis dan kekeluargaan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan diaspora, tanpa mengabaikan tanggung jawab moral dan hukum.
“Pemerintah Kabupaten Sumba Timur akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Provinsi Bali agar warga kami memperoleh perlindungan, pembinaan, dan kepastian hukum selama berada di Bali. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan oknum masyarakat Sumba Timur yang telah mengganggu kenyamanan dan kondusifitas di Bali,” ujar Umbu Lili, sebagaimana dilansir media humba.com.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT Johny Asadoma menekankan bahwa Bali dan NTT sejatinya tidak hanya dipisahkan oleh batas administratif, tetapi disatukan oleh benang merah sejarah, kemiripan sosial-ekologis, serta nilai kekeluargaan yang telah terbangun sejak lama.
“Bagi masyarakat NTT, Bali bukan sekadar tempat merantau, tetapi rumah kedua untuk mencari nafkah, menempuh pendidikan, dan membangun masa depan. Karena itu, menjaga keharmonisan di Bali berarti menjaga harapan dan masa depan banyak keluarga di NTT,” ungkap Johny.
Sementara Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster, menyampaikan apresiasi atas langkah terbuka dan penuh itikad baik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan datang langsung membangun dialog. Sikap ini dinilai sebagai cerminan kedewasaan dalam bernegara sekaligus wujud kepedulian nyata terhadap harmoni sosial antardaerah.
Menurut Koster, mobilitas warga antar wilayah merupakan dinamika yang wajar dalam kehidupan berbangsa. Namun, dinamika tersebut harus diiringi dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, serta tanggung jawab kolektif untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.
“Kita harus bersama-sama mengantisipasi agar tidak ada hal sensitif yang memicu konflik sosial. Bali adalah destinasi dunia yang harus dijaga keamanan dan kenyamanannya,” tegas Koster.
Pernyataan tersebut menjadi pesan moral yang kuat, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh masyarakat, termasuk warga NTT yang tinggal dan berkarya di Bali. Kehidupan yang harmonis, menurutnya, hanya dapat terwujud bila setiap pihak saling menghormati adat, hukum, dan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa hubungan kedua daerah tidak semata-mata bersifat administratif. Bali dan NTT telah lama terikat dalam jalinan sosial dan budaya yang kuat, dibangun oleh sejarah panjang interaksi masyarakat, persaudaraan antar komunitas, serta semangat saling mendukung.(*).
Posting Komentar