Berita‑Cendana.Com- Kupang,- Dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi magang berinisial S di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga terjadi pada 3 November 2026 di dalam ruang kerja, kini menjadi sorotan serius kalangan legislatif dan tokoh masyarakat.
Kasus yang menyeret nama seorang pejabat di Biro Administrasi Pimpinan tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran etika aparatur pemerintahan, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan perempuan dan anak, penyalahgunaan relasi kuasa, serta tanggung jawab pemerintah menjamin keamanan peserta magang di lingkungan birokrasi.
Anggota DPRD NTT Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dugaan peristiwa tersebut. Ia menegaskan, apabila dugaan itu benar, pejabat yang bersangkutan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
“Kalau informasi ini benar, maka ini persoalan serius. Saya sebagai perempuan, anggota DPRD, sekaligus pemerhati perempuan dan anak, sangat prihatin. Anak ini datang untuk belajar, menjalani praktik magang, dan memperoleh pengalaman kerja. Bukan untuk mengalami peristiwa yang justru dapat meninggalkan trauma,” tegas Ana.
Ia meminta UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tidak hanya menjalankan pendampingan administratif, tetapi memastikan korban mendapatkan ruang aman untuk mengungkapkan seluruh keterangan tanpa tekanan. Pendampingan psikologis juga menjadi prioritas agar korban dapat berbicara tanpa rasa takut.
Ana Waha Kolin juga meminta Gubernur NTT Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma mengaktifkan perangkat pemerintahan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan disiplin ASN. Ia menekankan, jika ada dugaan tindak pidana, jalur hukum melalui kepolisian harus ditempuh sampai tuntas.
“Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai masalah internal kantor semata. Harus ada kepastian hukum dan jangan sampai kejadian serupa terulang,” tandasnya.
Sorotan serius juga datang dari tokoh masyarakat NTT. Ia mengutuk keras dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap siswi magang tersebut, dan menegaskan pejabat pemerintahan seharusnya menjadi pelindung dan teladan, bukan justru terlibat dugaan perbuatan yang dapat merusak masa depan anak muda.
Tokoh masyarakat itu juga menyoroti latar belakang keluarga korban yang disebut berasal dari keluarga sederhana. Ia mengingatkan agar keterbatasan ekonomi tidak membuat keluarga korban berada dalam posisi sulit saat menghadapi persoalan hukum yang melibatkan pejabat.
“Kalau memang ada dugaan tindak pidana, laporkan kepada aparat penegak hukum. Biarkan proses hukum berjalan dan semua fakta diperiksa. Kita membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar penyelesaian yang tidak memberikan kejelasan terhadap apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.
Di tengah perhatian publik, muncul informasi dugaan kedatangan terduga pelaku berinisial Y bersama seorang pengacara ke kediaman korban, yang diduga berkaitan dengan upaya penyelesaian secara damai. Informasi ini juga menyebut keluarga korban diduga kembali mengalami tekanan setelah kedatangan tersebut, namun konteks dan tujuannya masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Media ini membuka ruang klarifikasi kepada pejabat berinisial Y maupun kuasa hukumnya terkait informasi kedatangan ke rumah korban. Penyelesaian kekeluargaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat pengungkapan dugaan tindak pidana.
Perkara ini harus ditempatkan dalam kerangka Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Apabila korban masih berusia di bawah 18 tahun, perlindungan juga merujuk pada Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Dua jalur penanganan harus berjalan beriringan: pemeriksaan dugaan tindak pidana oleh aparat hukum, serta penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara jika terbukti ada pelanggaran. Identitas korban wajib dijaga, pendampingan psikologis dan perlindungan dari tekanan harus dijamin sepanjang proses berlangsung.
Persoalan ini bukan sekadar sorotan terhadap seorang pejabat, melainkan ujian keberanian institusi pemerintahan untuk memastikan setiap orang, termasuk siswi magang, memiliki hak yang sama atas rasa aman dan perlindungan hukum. Masyarakat kini menunggu sikap tegas Gubernur NTT agar proses penanganan berjalan transparan dan korban tidak dibiarkan menanggung beban trauma sendirian.(*).
.jpg "GAMKI SBD Desak Penanganan Kelangkaan BBM, Winston Rondo: Hentikan Tambal Sulam, Periksa Distribusi Pertamina")
