Berita-Cendana.com– Kupang,- Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Diskusi Akhir Tahun dengan tujuan Evaluasi Tahun 2019 dan proyeksi pendidikan NTT Tahun 2020.
Hal ini di laksanakan di Aula Komodo Kantor DPD RI perwakilan Nusa Tenggara Timur Selasa, 17 Desember 2019.
Hadir juga Narasumber dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan NTT Drs. Benyamin Lola M.Pd, Anggota Komisi V yang mewakili Ketua DPRD NTT Yan Windi, Sekjen BMPS Pusat Romo V. Darmin Mbula, Ketua BMPS NTT Winston Neil Rondo, Jurnalis Majalah Pendidikan Cakrawala Gusti Rikarno S.Fil dan Moderator Pius Rengka.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudaya NTT, menyampaikan bahwa Program pendidikan Tahun 2020 yang dicanangkan Perintah Provinsi yaitu peingkatan Aksesibilitas sarana Pra sarana pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. "Jelas Benyamin Lola".
Pengembangan kualitas pendidik melalui program pelatihan dan kompetensi Guru untuk menyambut kebijakan Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk meningkatkan manajemen pendidikan demi mendukung pendidikan dasar 12 tahun sesuai arah kebijakan secara Nasional.
Lanjutnya, Pemerintah Provinsi NTT meningkatkan pelayanan Pendidikan, hal ini secara Evaluasi pada 2019 belum dijalankan sebagaimana mestinya, yakni pada Guru dan Kepala Sekolah disibukan dengan berbagai aktifitas tambahan yaitu harus mengelola Dana BOS, DAK, DAU.
Sekjen BMPS Pusat, Romo V. Darmin Mbula menyampaikan bahwa, evaluasi pendidikan di NTT, indikatornya ada pada guru--guru, Satuan Sekolah, dan Pemerintah karena dari kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar, akan menghadirkan suatu otonomi Sekolah dalam menentukan kelulusan pada akhir Tahun ajaran.
Romo menambahkan bahwa, kebijakan Pemerintah tersebut yang berdampak bagi Sekolah Swasta yaitu, membenahi manajemen mulai dari pusat sampai daerah, berdasarkan ketidak percayaan, sehingga kecurigaan dalam pengawasan meliputi aktifitas lembaga yang menjalankan peran sebagai penyelenggara pendidikan.
Catatan penting DPRD NTT mengenai pembangunan Pendidikan NTT, Yan Windi mengatakan Sekolah Swasta adalah pelopor pembangunan manusia di NTT, hal pentingnya selalu ada inovasi keberanian, dengan melakukan terobosan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya dapat bersaing.
Ia menambahakan bahwa Pendidikan menjadi prioritas yang dalam RKPD 2020 Pemerintah Provinsi NTT, yakni Peningkatan Kualitas SDM melalui Akses dan Mutu Pelayanan Dasar serta pengembangan Pariwisata sebagai Penggerak utama Ekonomi Berbasis Masyarakat.
Ketua BMPS NTT Winston Neil Rondo, dalam materinya ia menyampaikan menyampaikan bahwa, terdapat hal baik dari kebijakan Pemprov NTT, yakni Alokasi 50 M bagi Alokasi transportasi dan kesra bagi guru honor dan PNS, PPBD Sekolah Swasta berjalan lancar dan sukses tanpa pemungutan dari Orang tua siswa, Alokasi Anggaran 2018/2019.
Lanjutnya, mengenai tantangan yang harus dihadapi Pendidikan NTT adalah bagaimana menyelaraskan kebijakan Kemendikbud yang refolusioner dengan menggunakan anggaran yang terbatas, dengan adanya kebijakan Pemprov dalam menyiapkan Grend Design Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut Ketua Komisi DPRD NTT Periode 2014/2019, dengan alokasi anggaran 50 M dari kebutuhan 11.000 guru terjadi ketimpangan, di mana dari besaran yang didapat pada Guru Honer Komite 400.000, sedangkan Guru Honor yayasan 300.000. “Sekolah Swasta salahnya apa, apakah mereka kelas dua kah, dalam pembangunan pendidikan, ini menyakitkan dan mengkonfirmasi adanya diskriminasi.
Menurutnya, biaya penyelenggaraan belajar mengajar bagi Sekolah Swasta tergantung pada jumlah siswa yang diterima, adanya peserta didik di Sekolah Swasta yang minim, hal tersebut dikarenakan adanya kampanye Sekolah Negeri Bebas Biaya dan Pungutan, inilah penyebab daya tarik besar bagi anak-anak dan orang tua untuk mendaftar pada Sekolah Negeri.
Kemudian adanya regulasi UU ASN bahwa Guru ASN harus bekerja pada Instansi Negeri, atau Sekolah Negeri, kami harapkan kepada Gubernur agar dapat memberikan kebijakan tegas sehingga tenaga pengajar ini tidak membuat kapling status dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Cukup sulit bagi Guru Swasta untuk mendaptkan SK Gubernur sebagai syarat NUPTK. Hal lain realisasi Dana Bos bagi Sekolah Swasta sering terlambat, sehingga membuat adanya penggunaan anggaran yang bersumber dari utang. Untuk melaksanakan Ujian Nasional, serta masih adanya kontrovensi mengenai pemungutan uang komite dari orang tua murid, dan kurangnya pelatihan bagi peningkatan kualitas guru swasta sehingga dampak besarnya mutu pendidikan NTT konsisten di peringkat 30 Nasional,” jelasnya.
Proyeksi Pendidikan NTT tahun 2020 yaitu, perlu adanya kesetaraan antara Guru sekolah Negeri dan Swasta dalam APBD 2020, pastikan Guru komite dan yayasan memenuhi syarat intuk mendapatkan insentif yang sama, mendukung DPRD dan Pemprov untuk mengatasi persoalan Guru menjadi urusan Pemerintah Pusat, pasalnya dengan keterbatasan anggaran yang dialami maka sudah seharusnya diberikan kepada Pemerintah RI untuk memberikan perhatian penuh terhadap Guru Swasta dan Negeri yang ada di NTT.
Yulius Tamonob
Posting Komentar