Berita-Cendana.com - Kupang,- Ketua Komisi IV DPDR Kota Kupang Theodora Ewalde Taek ditengah pandemi covid-19, melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk melihat lebih dekat jeritan masyarakat.
Karena sesuai instruksi Pemerintah Stay at home, namun masyarakat yang di PHK dari Tempat kerja masing-masing tentunya membutuhkan makan minum. Oleh karena itu perlu kita berikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
Hal ini dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sabtu, 09/05/2020.
Walde Taek DPR dua periode ini berkunjung ke Gudang Beras Dinsos untuk memberi support distribusi BCP ke masing-masing kelurahan sekaligus mengambil data distribusi, karena setelah berkomunikasi dengan sejumlah RT via telfon disampaikan bahwa tidak mengetahui ada pembagian BCP alias Beras Cadangan Pemerintah.
Lanjutnya, "ternyata dari 4.111 KK penerima BCP dibagi merata ke 51 kelurahan tanpa mempertimbangkan jumlah KK dan jumlah jiwa, maka kelurahan kecil seperti Kelurahan Mantasi mendapat jata BCP sejumlah 50 KK yang sama banyak dengan Kelurahan Liliba yang penduduknya banyak dengan penerima BCP sebanyak 51 KK, yah mungkin merujuk pada aturan Kemensos kita ikuti saja".
"Jumlah beras terbatas tetapi ke depan regulasi itu harus mempertimbangkan jumlah penduduk agar memberikan rasa Keadilan ke seluruh kelurahan Perwakilan jumlah KK tiap kelurahan" tegas Taek.
Fakta lapangan kami temukan bahwa, masih banyak warga masyarakat tidak mampu masih tercecer alias tidak diakomodir dalam pendataan kerana tidak memiliki identitas kependudukan, terbatasnya kuota, ribetnya sistem, singkat waktu pendataan, tidak selalu update DTKS, minimnya sumberdaya yang bekerja ditengah pandemi dan banayak faktor lainnya lagi.
Harapannya Masyarakat tetap bersabar untuk penerimaan Bantuan Sosial Tunai dari APBN, yang tidak tercover akan menerima dr APBD Provinsi dan selanjutnya APBD Kota Kupang, walaupun rasa SABAR TAK DAPAT MENAHAN AMUKAN KAMPUNG TENGAH.
Kasihan para RT/RW menjadi sasaran pertama curhatan warga. Semoga kepedulian mandiri dari sesama yang mampu dapat menjadikan mereka sebagai sasaran penerima bantuan.
Bagi warga PKH dan penerima BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai) yang shopingnya di E-Warungpun mengeluhkan bahan pangan yang didaptkan tidak sesuai dengan jumlah uang sebanyak Rp. 200.000/KPM. Sabagai informasi bahwa untuk BPNT harus mendapatkan bahan makanan dari Beras,Telur, ikan/daging, jika masih cukup maka kacang-kacang/sayuran.
Berdasarkan fakta-fakta di atas maka mulai Senin - Rabu tanggal 11sampai 13 Mei 2020 Fraksi PKB DPRD Kota Kupang akan membantu mengadvokasi dan support data melalui pimpinan DPRD Kota Kupang ke Dinsos sehingga menjadi perhatian Dinas terkait untuk diverifikasi dan bisa mendapatkan bantuan lain yang belum terdata. Tutupnya.
Penulis: Yulius Tamonob.
Posting Komentar