"Kepedulian PWOIN NTT ini sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,"demikian ditegaskan Ketua DPW PWOIN NTT, Johanes Yoseph Henuk, S. Pd, dalam rapat badan pengurus harian DPW PWOIN NTT di Jalan Sukun 1 Oepura, Rabu, (22/07/2020).
Menurut wartawan angkatan Tahun 2001 ini, bantuan pengurusan badan hukum dikhususkan bagi anggota yang memiliki media.
"Ini merupakan program kerja dari DPW PWOIN NTT dalam memberikan kemudahan bagi anggota PWOIN, NTT, "katanya.
Dijelaskan, PWOIN NTT selain menindaklanjuti program kerja PWOIN Pusat juga harus memiliki program tersendiri dan itu telah dirancang. Tujuannya selain memberi kemudahan juga mendatangkan kesejahteraan bagi anggota, "katanya.
Johanes menerangkan, PWOIN sebagai wadah profesi akan selalu mendorong dan memberi spirit kepada anggotanya dan akan mengawal pembuatan badan hukum bagi setiap anggotanya yang ingin memiliki badan hukum media. Proses penerbitan hanya dalam sebulan dengan biaya, selain murah bisa dicicil.
"biaya badan hukum sebesar 6 juta, bisa cicil dua kali," jelasnya.
Sebagai sosok pekerja Pers, dan dipercaya selaku Ketua salah satu wadah profesi seperti PWOIN, disampaikan Henukh, dirinya tidak ingin melakukan sesuatu yang merugikan anggota atau pun organisasi.
"Keputusan dan program yang dikeluarkan oleh PWOIN tidak ingin meraup keuntungan dari anggota, "tegasnya.
Sementara, disinggung soal rencana UKW yang ingin diadakan oleh PWOIN, mantan aktivis PDI Perjuangan Tahun 1999 itu menjelaskan setelah kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota usai dilakukan baru diadakan UKW, agar semua anggota baik di tingkatan DPW maupun DPC dapat mengikuti kegiatan UKW.
"Kami akan menggandeng PWI seperti mana pra UKW yang sementara dilangsungkan. Biaya UKW kami jamin pasti bisa dapat dijangkau oleh semua anggota PWOIN NTT, pungkas lelaki yang biasa disapa JH itu.(tim).
Posting Komentar