Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi 1 Hironimus Banafanu pada hari Sabtu, 22/08/2020 di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi NTT.
Rapat bersama Badan Perbatasan dengan tujuannya untuk menindaklanjuti tugas pokok dan fungsi dilapangan untuk memperhatikan norma-norma di instansi masing-masing agar jangan bertentangan dengan hukum karena semua sudah ada aturan mainnya.
Oleh karena itu, komisi 1 DPRD Provinsi NTT mempertegas untuk memperhatikan tugas pokok dan fungsi tiap instansi, apakah ada kekurangan dana tentunya pada saat rapat bersama pemerintah diangkat untuk dukungan dana. Terkhusus untuk Badan perbatasan perlu melihat perbatasan di 22 Kabupaten Kota ini, apa-apa yang dibangun sehingga mereka bisa menggambarkan ke komisi. Jelas Sekretaris Komisi.
Lanjut Hironimus Banafanu dari Fraksi PDIP ini mengatakan bahwa, dinas badan terkait menyampaikan kebutuhan mereka ke DPRD untuk menjadi perhatian di pembahasan anggaran nanti.
Selain itu, kita tegaskan Biro Hukum dalam kasus penertiban aset di Hutan Pubabu Besipae, karena terlihat dilapangan bahwa, Polisi Pamong Peraja, TNI, POLRI dan Badan Aset, Biro Hukum, Badan Perbatasan dan Kesbanpol juga ada, menjadi satu kesatuan agar terjadi situasi yang tidak diinginkan bisa di jawab oleh semua instansi terkait. Jelasnya.
Oleh karena itu situasi terjadi kemarin seperti bunyi senapan yang ditembak di tanah, orang beranggapan bahwa menakut- nakutkan masyarakat dan ada yang bertanya mengapa sampai dengan era ini tetapi masih tembak begitu. Tetapi kita perlu ketahui bersama bahwa, itukan cara tersendiri dari lembaga itu dan juga bunyi senapan kosong dan juga itu sebagai pembersihan senapan kah, itu sebagai bentuk atau teknisnya nanti ditanyakan di TNI, Polri saja karena itu mereka punya cara tersendiri. Katanya.
Jadi kami melaksanakan rapat komisi dengan semua elemen terkait, baik itu pemerintah dan legislatif sehingga apa yang keluar ke publik itu 1 informasi, jangan terkesan berbau politik karena kami di sini dari berbagai partai politik.
Oleh karena itu kami DPRD harus melihat hal itu, jangan sampai ada pihak yang menunggangi perjuangan di Besipae yang berlebihan karena Ketua DPRD Provinsi sudah turun sampai lapangan namun pihak lain menyampaikan di komisi 1 bahwa, Ketua DPRD NTT belum perna turun. Hiro juga mengapresiasi pemerintah yang mengamankan aset pemerintah provinsi, kalau memang pihak masyarakat tidak menerima berarti pada akhirnya ke rana hukum. Jelas Sekretaris Komisi 1 ini.
Lanjut Sekretaris Komisi 1, jangan mengeksploitasi anak dan perempuan tentang kepentingan-kepentingan tertentu, komisi 1 tegas tidak boleh karena saudara-saudari di Besipae sampai bertelanjang dada pada waktu yang lalu, itu sangat bertentangan dengan peradabahan budaya Timor.
Harapannya perjuangan ini murni dari masyarakat supaya kalau memang mau dapat rumah dan tanah ya dikomunikasikan supaya mengetahi jelas bahwa tanah, rumah dan lahan di mana dan anak-anak mau sekolah juga dibuatkan sekolah. Jelasnya.
Penulis: Yulius Tamonob.
Posting Komentar