Ketua TP PKK Desa Napi Mempertanyakan SPJ Tahun 2019

Berita-Cendana.com-TTS,- Ketua TP PKK Desa Napi Kecamtan Ki'e Koriliana Nabuasa mempertanyakan SPJ tahun 2019 yang sudah beres namun pekerjaan fisik dilapangan belum selesai. Dan siapa yang tanda tangan SPJ tersebut baik biaya rapat, biaya tamu dan bakti sosial desa.

Hal ini ini disampailan oleh istri Kepala Desa Napi Koriliana Nabuasa di kediamannya pada hari Selasa, 11/08/2020.

Lanjut Nabuasa, wintasi-kwitansi tahun 2019 belum ditandangani tapi SPJ Kepala Desa sudah 100 persen, sambil menunjukan bukti-bukti yang bermeterai 600 ribu. "Waktu itu mereka antar saya tolak, anjing mai pung puki, anjing mai pung puki lu yang makan saya yang bagian tandatangan, lu mulai hari ini tidak boleh datang saya punya rumah" menyampaikan sambil tunjuk-tunjug. Tegas Koriliana Nabuasa istri Kades.

Ketua TP PKK sangat kecewa dengan seluruh perangkat Desa Napi terkhusunya Kepala Desa yang selama ini membuat apapun tidak perna mengkonfirmasi dengan dirinya sebagai ketua TP PKK tetapi SPJnya sudah selesai, namun pada awal nya Koriliana diberikan surat namun dirinya belum menandatangani surat tersebut.

Kori menganggap bahwa dirinya tidak dihargai sama sekali oleh kepala Desa dan perangkat-perangkatnya, dirinya juga menganggap bahwa kalau soal yang lain-lain  tidak masalah tetapi soal tanda tangan ini yang membuat dirinya bertanya .ucapnya.

Lanjutnya, sebagai ketua TP PKK dirinya tidak mau terjebak, jangan sampai nanti ada masalah di desa dan dirinya juga terkait di dalam. Jangan sampai saya sebagai isterinya kepala Desa Napi kemudian saya terjebak didalam juga padahal perangkat desa dan kepala desa punya ulah. Tegasnya.

Ketua TP PKK juga membicarakan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Napi harus diperhatikan  agar yang belum selesai bisa diselesaikan, ataupun seperti yang soroti Ibu Leny Taitoh terkait kekurangan fasilitas Posyandu di Desa Napi.

Dirinya juga mengatakan bahwa terkait kekurangan fasilitas itu bukan hanya di posyandu, pemerintah kecamatan harus melihat kekurangan fasilitas contohnya pendidikan anak usia dini (Paud) agar semuanya berjalan berimbang.

Penulis: Rhey Arnol Natonis

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama

Subscribe Us

Responsive Ad Slot