Berita-Cendana.com- Kupang,- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengecam keras terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terlebihnya bagi Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat untuk segera menuntaskan persoalan-persoalan sosial yang terjadi, khususnya kasus lahan Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Dalam memperingati hari reformasi yang ke-23 tahun, PMKRI Regio Timor dari 7 Cabang melakukan aksi mimbar bebas dengan mengangkat masalah sosial yang terjadi di Provinsi NTT, di Bundaran Penghijauan, pada hari Jumat (21/5/2021) sekitaran jam 4 sore.
Pantauan media ini, koordinator lapangan (Korlap) Hendra Langoday, menyampaikan orasinya dengan tegas bahwa PMKRI melihat berbagai persoalan-persoalan mengenai hal-hal yang menyangkut langsung dengan kehidupan rakyat kecil, seharusnya ini diperhatikan secara khusus oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Dan Reformasi yang ke-23 tahun ini mesti harus nya menjadi pengingat bagi Pemerintah Provinsi NTT juga pada sistem demokrasi kita saat ini, yang seharusnya mengalami peningkatan, tetapi fakta hari ini sangatlah bertolak belakang dengan harapan rakyat kecil", ungkapnya.
Untuk itu PMKRI mendesak Pemerintah Provinsi NTT agar serius memperhatikan kaum buruh yang ada di NTT dan mengatur regulasi dan mengelola regulasi secara benar, adil demi kepentingan kaum buruh, sehingga jangan terjadi lagi pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi beberapa hari yang lalu hanya karena faktor ekonomi, jelas dalam orasinya.
Tambah Hendra, dan PMKRI juga mendesak Pemerintah Provinsi agar serius dalam melindungi hak-hak buruh perempuan dan kelompok lainnya dan segera menuntaskan kasus buruh migran yang masih belum terselesaikan sampai saat ini, .
Selain itu PMKRI juga mendesak dan menuntut dengan keras agar Pemerintah Provinsi segera menuntaskan kasus sengketa lahan Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan, juga meminta Komnas HAM untuk mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Besipae, tutupnya.(***).
Posting Komentar