Berita-Cendana.com- Malaka,- Dalam situasi Covid-19 yang semakin memanas ini, Pemerintah menghimbau dengan tegas kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang bahkan dilarang untuk tidak melakukan aktivitas sehari-hari.
Namun hal yang sangat disayangkan dari beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Malaka yang telah melanggar aturan pencegahan covid-19. Sebab beberapa hari lalu ada oknum Anggota DPRD Kabupaten Malaka bernyanyi dan berjoget-joget sambil mengkonsumsi minuman keras (Miras) di Kantor DPRD Malaka.
Hal ini menyebabkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak termasuk masyarakat Malaka, apakah ini salah satu contoh yang baik untuk rakyat, tanya Ketua GEMMA.
Menanggapi hal tersebut Gerakan Mahasiswa Malaka (GEMMA) Kefamenanu melalui Ketua Umum Jerfrino Nahak mengecam dengan keras untuk segera diberikan sangsi kepada oknum Anggota DPRD yang tidak menaati aturan Protokol kesehatan Covid-19, Jika tidak maka Kami akan turun jalan, disampaikan media melalui WhatsApp pada Jumat (23/07/21).
"Gemma juga meminta kepada gugus tugas penanganan Covid-19 untuk bertindak secara tegas terhadap oknum anggota DPRD yang berjoget-joget di Kantor Rakyat dalam video yang beredar sosial media (sosmed), ungkapnya".
Oleh karena itu, Gemma memberikan catatan secara tegas kepada seluruh pimpinan daerah Kabupaten Malaka yang bermain-main dengan tugas dan tanggung jawab mereka yang diemban, tegas Rino.
1. Kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Malaka untuk segera memberikan sangsi kepada beberapa oknum anggota DPRD yang telah melanggar protokol kesehatan yang telah disepakati bersama oleh pemerintah sendiri antara legislatif dan eksekutif.
2. Secara tegas kami Gerakan Mahasiswa Malaka (Gemma) Kefamenanu kepada seluruh pimpinan partai untuk segera memberikan teguran atau peringatan secara tertulis dan dipublikasikan tanpa memandang warna kulit untuk beberapa oknum anggota DPRD yang telah merusak nama lembaga dan wajah daerah dengan tidak menaati protokol kesehatan Covid 19, untuk dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Malaka atas nama partai masing-masing sehingga kami tau.
3. Dan kami meminta kepada beberapa oknum anggota DPRD untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat secara tertulis.
4. Dan kami meminta Bupati Malaka untuk memeriksa Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas bansos yang diberikan kepada masyarakat karena ada beberapa permasalahan yang ditemukan " dalam hal ini Bantuan PKH yang berikan tidak sesuai standar yang diatur.
Dari beberapa catatan ini kalau tidak diindahkan oleh beberapa pihak tersebut maka kami tidak segan-segan turun kejalan tanpa terkecuali, tutup Jefrino.(YS/Tim).
Posting Komentar