Berita-Cendana.Com - Kupang,- BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah salah satu hal penting kebutuhan rakyat. BBM dapat diterjemahkan sebagai Bahan Bakar Masyarakat atau bagian terpenting dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Hasil Refleksi Seorang Pemikir Serta Pejuang Hak-hak Rakyat dan Penentang Kebijakan Oligarki pada hari Rabu, 14/09/2022.
BBM di sini bukan hanya sebagai minyak (benda) tetapi secara falsafah dapat diterjemahkan sebagai hal terpenting bagi rakyat sebagai pemacu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, artinya BBM adalah hal paling krusial jika berbicara tentang kebutuhan masyarakat.
Beberapa hal yang menjadi alasan utama pemerintah menaikan harga BBM yaitu APBN jebol dan pemerataan bantuan sosial/subsidi. Salah sasaran, merupakan alasan lama sejak zaman reformasi sekitar 25 tahun, artinya selama 25 tahun pemerintah hanya sibuk urus tentang subsidi salah sasaran. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah belum menemukan solusi dari permasalahan tersebut selama 25 tahun. Ini adalah hal paling lucu di negara ini.
"Dengan banyak analisis ekonomi dan juga pintar-pintar, tetapi kita masih tertatih-tatih pada persoalan yang sama. Tidak sedang mengatakan bahwa para pakar ekonom kita buruk tetapi kenyataannya adalah bahwa sampai hari ini negara ini belum mampu keluar dari satu persoalan yang bagi saya sangat kecil. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa saya katakan negara tidak masuk akal? Tentu saya punya alasan,".
Negara Penghasil Minyak
Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak. Indonesia berada di belakang India dan Cina yang menempati urutan 2 dan 1, Indonesia produksi minyak sekitar 743,000 barel per hari pada tahun 2020.
Era 1990-an hingga 2000-an menjadi masa kejayaan Indonesia ketika produksi berada pada titik tertinggi antara 1,5 juta dan 1,7 juta barel per hari. Lebih jelas kunjungi https://ekbis.sindonews.com/read/868015/34/4-negara-asia-penghasil-minyak-bumi-terbesar-indonesia-urutan-berapa-1661569733?showpage=all, artinya bahwa kenaikan harga BBM sungguh adalah sesuatu yang sangat tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Membandingkan negara lain dengan Indonesia bukan sesuatu yang aneh tetapi harus sesuai logika berpikir yang benar, apalagi harga minyak mentah dunia sekarang sedang turun.
Venezuela adalah salah satu negara yang berhasil menerapkan dengan benar kinerja pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat terutama soal BBM.
Harga BBM di Venezuela RP. 330 per liter, artinya tidak saja dilihat dari jumlah penduduk dan jumlah konsumsi minyak tetapi ada hal yang paling mendasar yaitu Negara Venezuela mampu menasionalisasikan seluruh aset pertambangan minyak sehingga keuntungan bagi negara sangat besar. Hal inilah yang menjadi tolak ukur negara mengambil kebijakan. Sedangkan di Indonesia malah berbanding terbalik. Sebagian besar tambang minyak dikuasai oleh asing. Exen Mobile yang menguasai ladang minyak di Blok Cepu dan lagi Pertamina harus terlempar dari persaingan.
Kenaikkan harga BBM ini dapat dikatakan akan memacu inflasi yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan. BBM subsidi Pertalite menjadi Rp. 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter, BBM subsidi solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan BBM non-subsidi Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Tentu dampak dari kenaikan ini adalah semua harga bahan pokok juga akan mengikutinya.
Pendapatan perhari masyarakat biasa yang ada di desa-desa sangat sedikit dibanding dengan masyarakat di perkotaan. Sehingga sungguh sangat tidak masuk akal jika alasan pemerintah menaikan harga BBM.
Hampir semua masyarakat di desa adalah kelas ekonomi bawah. Untuk membiayai makan setiap hari saja susah, apalagi menyekolahkan anak, untuk kesehatan dan lain-lain, tentu semakin sulit karena biaya kesehatan dan pendidikan juga pasti naik maka keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil dipertanyakan. Kemana janji-janji selama kampanye? Yang katanya membela wong cilik, untuk apa memperoleh suara terbanyak dari rakyat jika kebijakan pemerintahnya tidak untuk rakyat? Rakyat kecil tidak bisa menghadapi inflasi seolah tidak dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah hanya urus bagaimana membuat para pendonor dana kampanye agar mau berkontribusi lagi saat pemilu 2024 nanti. Itu mungkin kenyataan yang sebenarnya.
Untuk Siapa BBM Dinaikkan?
Alasan jebolnya APBN adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Negara yang begini besar dengan para pakar ekonom yang juga cerdas-cerdas, tetapi kenapa selalu saja kita terus terjebak pada alasan yang sama? Ditambah para pemimpin yang katanya berpihak pada rakyat kecil, tetapi kenyataannya dimana? Kampanye tentang kemandirian ekonomi, tentang persaingan global, tentang taraf hidup masyarakat kecil, seolah hanyalah propaganda politik belaka.
Rakyat terjebak pada logika kotor para pemimpin yang arogan dan rakus kekuasaan. Itulah kenyataannya dan ini adalah teriak minor di pelosok negeri yang haus akan kemakmuran, tetapi pejabat terus asyik dengan slogan-slogan meninabobokan.
APBN jebol artinya ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan APBN. Inilah Indonesia yang terus saja maju di tempat dengan alasan yang sama, artinya yang maju adalah alasannya bukan kehidupan rakyat di negara ini. Pemerintah selalu bersilat lidah dengan kekuasaannya. Sungguh suatu kenikmatan bagi pemegang kekuasaan karena kekuasaan dapat saja dijadikan sebagai bagian dari alat untuk melakukan kebohongan.
Untuk apa memberikan bantuan sosial jika APBN anjlok? Untuk apa pemerintah menghentikan subsidi? Untuk rakyat atau untuk oligarki? Ini pertanyaan sederhana namun menohok bagi yang merasakannya. Kemudian perbandingan pemasukan kilang-kilang minyak dan impor tentunya sekarang bisa dikatakan lebih murah impor, artinya lebih baik stop saja semua pertambangan minyak di Indonesia dan silahkan impor, daripada membiarkan semua minyak dikeruk oleh asing dan kerakusan oligarki?.
Negara seharusnya lebih fokus untuk kepentingan rakyat, bukan oligarki dan asing. Bila perlu nasionalisasi semua industri pertambangan minyak seperti yang dilakukan di Venezuela.
Pasal 33 UUD 1945 sudah memerintahkan agar pemerintah wajib menjalankannya. Akan tetapi sampai hari ini, pemerintah masih belum melakukannya.
Subsidi mencapai 500 triliun yang tidak tepat sasaran juga merupakan alasan lama. Rakyat selalu saja dibodohi oleh anggota dewan dan pemerintah. Bagaimana mungkin selama 6 periode pemerintahan, negara ini selalu saja duduk berpikir berdebat tentang cara memberikan subsidi yang benar? Itu tidak masuk akal. Untuk apa anggota dewan digaji ratusan juta? Untuk apa pemerintah dan pembantunya dibayar oleh negara?.
Fokus pemerintah saat ini adalah infrastruktur yang mencapai 1900-an kilometer. Infrastruktur mencapai angka begitu besar. Kemudian jika rakyat tidak bisa membeli bensin, mau diapakan kendaraan mereka? Jadi infrastruktur yang dibangun sesungguhnya bukan untuk kebutuhan rakyat tetapi untuk kepentingan para oligarki. Infrastruktur tersebut dibangun untuk memperlancar proses perampokan semua kebutuhan rakyat. Kemiri, cengkeh, asam dan lain-lain yang menjadi aset pemenuhan kebutuhan rakyat yang stabil harganya malah semakin turun, ini artinya perlu dipertanyakan tentang keberpihakan pemerintah.
Pertanyaan tentang untuk siapa BBM dinaikan? Ketika kebijakan pemerintah masih melanggar perintah undang-undang dan kita masih saja tertatih tatih dengan alasan yang sama tentang BBM maka sudah jelas pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Pemerintah lebih mementingkan para pendonor dana kampanye, yang harus mengambil keuntungan dari yang seharusnya menjadi milik rakyat. Keberpihakan kepada wong cilik adalah sebatas propaganda politik dalam kampanye. Oligarki adalah rakyat dengan ekonomi kelas atas atau disebut orang kaya, yang bukan seharusnya menjadi prioritas pemerintah seolah berkuasa di negeri ini. Oligarki seharusnya dianggap sebagai penyakit terparah di negeri ini.
Kebijakan Pemerintah Tidak Konsisten.
Mengeluh tentang dana subsidi 500 triliun adalah hal aneh. Padahal jika dibandingkan dengan pemasukan apabila semua industri pertambangan minyak dikuasai oleh negara sungguh jauh di atas angka tersebut, ditengah harga minyak mentah dunia sedang turun, pemerintah malah menaikan harga BBM. Kalau dibanding dengan pemerintah sebelumnya mungkin lebih konsisten. Pemerintahan Soeharto misalnya, 1998 menaikan harga BBM karena memang harga minyak mentah dunia juga sedang naik.
Pemerintahan SBY, dimana BBM juga naik tetapi harga minyak mentah dunia juga naik, akan tetapi pemerintah tidak saja bergantung pada minyak mentah dunia, pemerintah wajib mencari solusi bagaimana agar BBM tidak dinaikan karena memang negara ini juga adalah penghasil minyak. Itulah tugas pemerintah, agar tidak lagi membebani rakyat dengan kebijakan kebijakan.
Senin (12/9/2022) pukul 6.10 WIB harga minyak mentah jenis brent tercatat US$92,62 per barel, turun 0,24% dibandingkan posisi terakhir. Sedangkan light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) turun 0,37% ke US$86,47 per barel, lebih lanjut boleh baca di
https://www.cnbcindonesia.com/market/20220912062453-17-371150/harga-minyak-dunia-turun-bbm-bakal-ikutan-nggak. Ketidakkonsistenan pemerintah ini justru dapat menjadi ancaman hidup rakyat biasa. Masyarakat kecil akan merasakan akibat buruknya ketimbang menengah ke atas.
Oligarki berpesta ria di balik kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil ini. Para leader berperang urat syaraf, sedangkan para dealer berpesta pora. Inilah kemenangan para oligarki, bukan kemenangan rakyat. Sebab negara sudah diladang bisniskan. Anggota dewan sibuk mencari solusi sampai kucing bertanduk, pembantu presiden sibuk mencari keuntungan bersama oligarki. Kemudian rakyat terus sengsara. Dimana kelanjutan kasus Sambo, korupsi dan lainnya? Ah sudahlah.... Nanti baru lanjut... Salam adil makmur. (PIUS APENOBE, S.Sos).
Posting Komentar