Berita-Cendana.Com- Jakarta,- Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menyampaikan kekecewaan mendalam atas kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang merestui kenaikan tarif ojek online (ojol) hingga 15 persen. Demikian disampaikan pada Selasa 1 Juli 2025.
Menurut Aznil, kebijakan ini justru mengabaikan tuntutan utama para pengemudi, yaitu agar pemerintah menurunkan potongan komisi aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen.
"Kemenhub seperti sudah masuk angin. Driver menuntut keadilan, minta aplikator diatur agar tidak seenaknya memotong penghasilan mereka. Tapi yang dinaikkan malah tarif. Kemenhub pura-pura peduli, padahal aplikator yang makin diuntungkan. Eksploitasi tetap jalan terus," tegas Aznil.
Ia menegaskan, kenaikan tarif tidak otomatis meningkatkan penghasilan driver, karena komisi aplikator tetap tinggi dan tidak transparan. Bahkan, makin tinggi tarif, makin besar potongan yang dinikmati aplikator.
"Driver banting tulang seharian, hasil Rp 100 ribu, langsung disikat Rp 20 ribu oleh aplikator. Ini kemitraan atau pemerasan? Ini lebih sadis dari kapitalis pabrik zaman kolonial," ujarnya.
Migrant Watch menilai Kemenhub telah gagal menjalankan peran strategisnya sebagai regulator yang melindungi kepentingan publik. Alih-alih menyelesaikan ketimpangan antara aplikator dan pengemudi, pemerintah justru cenderung menghindari akar masalah.
"Mereka (pemerintah) main aman. Alasannya klasik, tak punya wewenang, atau menunggu undang-undang baru. Padahal, pemerintah bisa menetapkan batas maksimum potongan komisi tanpa harus tunggu payung hukum baru," jelas Aznil.
Migrant Watch menyerukan solidaritas publik dan desakan politik agar negara berani membatasi potongan aplikator dan mengembalikan keadilan bagi para pekerja digital jalanan.
"Kami melihat negara makin tunduk pada kekuatan korporasi platform. Ini bahaya laten. Ini bentuk baru penjajahan: rakyat bekerja, algoritma panen raya dan menghisap darah rakyat jelata," pungkas Aznil Tan.(*).
Posting Komentar