Berita-Cendana.Com- Kupang,- Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTT dalam sidang paripurna menyampaikan pendapat akhirnya atas Rancangan Perubahan APBD 2025. Demokrat memberi apresiasi kepada pemerintah, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), atas kerja keras dalam pembahasan. Namun, apresiasi itu dibarengi dengan serangkaian catatan kritis dan rekomendasi tajam, mulai dari penurunan pendapatan daerah, struktur belanja yang timpang, hingga isu strategis yang menyangkut pertanian, perikanan, peternakan, dan agenda besar PON 2028.
Demikian disampaikan saat membaca pandangan akhir rancangan akhir perubahan APBD oleh Anggota Fraksi, Odylia Selati, Kabba, A.Md,. Farm pada Kamis, 11 September 2025 di Paripurna DPRD NTT.
Bagi Demokrat, APBD bukan sekadar deretan angka, melainkan cermin politik anggaran yang menentukan wajah pembangunan, arah kesejahteraan rakyat, serta kualitas pelayanan publik di daerah kepulauan yang masih dibayangi kemiskinan ini.
Alarm Fiskal: PAD Turun, Ketergantungan ke Pusat Tinggi
Pendapatan daerah pasca-perubahan turun signifikan, dari Rp 5,219 triliun menjadi Rp 5,088 triliun. Penurunan terbesar justru terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merosot Rp. 149 miliar, sehingga hanya mencapai Rp 1,774 triliun.
Bagi Demokrat, ini alarm serius. Ketergantungan fiskal NTT pada transfer pusat masih dominan, sementara potensi lokal di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, hingga jasa belum tergarap optimal.
Demokrat menawarkan jalan keluar: evaluasi kinerja OPD penghasil PAD, digitalisasi pajak dan retribusi, serta audit independen terhadap BUMD sebelum tambahan modal diberikan. Target PAD, menurut Fraksi, harus realistis dan berbasis kajian riil, bukan angka politis semata.
Belanja: Operasi Membengkak, Modal Tertinggal
Belanja daerah naik Rp. 130,98 miliar menjadi Rp. 5,187 triliun. Namun, struktur belanja dinilai tidak ideal. Belanja operasi mencapai Rp. 4,071 triliun. Besar, tetapi rawan tersedot untuk birokrasi, perjalanan dinas, dan honorarium. Sementara belanja modal, yang mestinya menopang pembangunan infrastruktur dasar, hanya Rp 401,3 miliar.
“Proporsi belanja modal masih terlalu kecil, padahal infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, dan listrik desa adalah kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan,” tegas Demokrat.
Fraksi mendorong refocusing belanja, mengarahkan tambahan pada pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Surplus anggaran yang turun drastis dari Rp. 163,47 miliar menjadi Rp. 99,34 miliar juga menjadi sorotan, dianggap sebagai sinyal lemahnya disiplin fiskal.
Sektor Strategis: Rp. 15 Miliar Jangan Jadi Bantuan Sesaat
Fraksi Demokrat menyoroti alokasi Rp. 15 miliar untuk tiga sektor strategis: pertanian, perikanan, dan peternakan. Dana ini, menurut Demokrat, hanya akan efektif jika diarahkan secara selektif, produktif, dan berorientasi jangka panjang.
Pertanian (Rp. 5 miliar): Jangan berhenti pada pengadaan benih dan pupuk. Diperlukan infrastruktur pasca panen seperti gudang penyimpanan dan cold storage agar harga padi, jagung, dan hortikultura stabil.
Perikanan (Rp. 5 miliar): Fokus pada rumput laut, garam rakyat, dan sarana pasca tangkap, dengan jaminan akses pasar dan orientasi ekspor.
Peternakan (Rp. 5 miliar): Kembangkan sapi dan ayam kampung berbasis klaster usaha, dengan koperasi peternak sebagai pusat penguatan ekonomi rakyat.
“Program tidak boleh hanya seremonial atau bantuan sesaat, tetapi investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan pengurangan kemiskinan,” bunyi rekomendasi Demokrat.
Program Seremonial: NTT Mart hingga Tour de EnTeTe
Demokrat juga kritis terhadap sejumlah program yang dinilai rawan gagal: NTT Mart & OVOP: Konsep gerai fisik dianggap ketinggalan zaman. Demokrat mendorong transformasi digital, menggandeng UMKM dan startup untuk pemasaran daring.
Tour de EnTeTe (Rp. 12 miliar): Potensi mubazir jika hanya seremonial. Perlu multiplier effect nyata bagi UMKM, pariwisata lokal, dan komunitas budaya.
PON 2028: Persiapan dinilai lamban. Demokrat mendesak pembentukan dana cadangan khusus dan lobi intensif ke pusat agar infrastruktur olahraga dibangun sesuai standar nasional dan tetap bermanfaat pasca-PON.
Pembiayaan: Ketergantungan Baru
Pos pembiayaan daerah juga mengalami perubahan drastis: dari defisit Rp. 163,47 miliar menjadi surplus Rp. 99,34 miliar, berkat tambahan penerimaan Rp. 262,82 miliar. Demokrat mengingatkan agar ketergantungan pada pembiayaan non-pendapatan murni tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.
Penutup: Anggaran Harus Menjawab Rakyat
Ujungnya, Demokrat menegaskan bahwa APBD harus berpihak pada rakyat. Politik anggaran harus hadir bukan hanya untuk menjaga neraca, melainkan untuk menurunkan angka Kemiskinan, mengatasi Stunting, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan layanan publik yang lebih merata.
“APBD bukan sekadar formalitas administrasi. Ia adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat NTT,” tutup Demokrat.(*).
Posting Komentar