Berita-Cendana.Com- Kupang,- Ambisi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp 1,7 triliun pada 2025 menjadi Rp 2,8 triliun pada 2026 mulai menuai kritik warga. Sebagai salah satu warga, kami menilai lonjakan target tersebut lebih banyak ditempuh lewat kenaikan pajak dan retribusi, termasuk tarif parkir di Kota Kupang, yang justru menekan daya tahan ekonomi masyarakat.
Kebijakan fiskal yang diambil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dinilai belum disertai peta jalan yang jelas mengenai sumber-sumber PAD baru yang produktif. Sebaliknya, langkah paling terasa di ruang publik justru peningkatan pungutan harian yang langsung menyentuh kantong warga.
“Kami menilai strategi mengejar PAD dengan menaikkan pajak dan mengambil alih pengelolaan retribusi parkir dari pemerintah kota sebagai pilihan yang problematik,”.
Target besar tidak boleh dicapai dengan cara paling mudah secara administratif, tetapi paling mahal secara sosial. Kalau begini, rasanya seperti pungutan liar (Pungli) berbalut Peraturan Gubernur (Pergub) serta dibungkus kebijakan Gubernur Melki Laka Lena.
Kepemimpinan daerah semestinya diuji bukan pada keberanian menaikkan angka target, melainkan pada kemampuan memetakan jalan menuju target itu secara adil dan berkelanjutan. Kami menilai kebijakan fiskal Pemprov NTT terkesan reaktif dan defensif, bukan strategis.
Publik tidak melihat narasi besar bagaimana PAD digenjot lewat penguatan ekonomi produktif. Yang muncul justru kenaikan pajak dan parkir. Ini menimbulkan pertanyaan: di mana visi kepemimpinan fiskal itu.
Retribusi parkir merupakan sektor bernilai tambah rendah dan rawan kebocoran. Ketika sektor ini diposisikan sebagai instrumen penting mengejar lonjakan PAD hampir Rp. 1 triliun, publik wajar mempertanyakan imajinasi kebijakan pemerintah.
Dalam perspektifnya, kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan membangun basis ekonomi yang lebih kokoh, seperti industrialisasi komoditas unggulan daerah, optimalisasi badan usaha milik daerah (BUMD), serta pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif.
Kritik kami bukan semata soal nominal parkir, tetapi pesan simboliknya. Ketika pemerintah buntu, rakyatlah yang pertama diminta menutup lubang anggaran.
Secara politik, kami mengingatkan bahwa kenaikan pajak selalu mengandung risiko. Tanpa diimbangi peningkatan pelayanan publik yang nyata, kebijakan tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Legitimasi kepemimpinan tidak dibangun dari angka APBD semata, tetapi dari rasa keadilan fiskal yang dirasakan warga.
Kami menggaris bawahi bahwa NTT sejatinya tidak kekurangan potensi ekonomi, tetapi masih kekurangan kepemimpinan fiskal yang berani keluar dari pola lama. Jika strategi peningkatan PAD terus bertumpu pada pajak konsumtif dan retribusi perkotaan, masalahnya bukan pada warga, melainkan pada cara berpikir kebijakan pemimpin.
Posting Komentar