Berita-Cendana.Com Kupang,- Pemerintah Kota Kupang terus bergerak cepat memperbaiki konektivitas dan kenyamanan warga. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima audiensi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah NTT, Janto, S.E., S.T., M.Sc., beserta jajaran di Ruang Kerja Walikota, Selasa, 2 Juni 2026.
Pertemuan strategis ini difokuskan pada penyelarasan program pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2026, khususnya penanganan jalan dan drainase melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Maxi N. Dethan, S.T., M.Si., Kepala BPKAD, Jackson Jimmy A. Tunliu, S.E., M.M., serta Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Matheus B.L. Radjah, S.H., M.Hum., Wali Kota secara resmi menyampaikan daftar prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Enam ruas jalan utama yang mengalami kerusakan parah dan menjadi keluhan warga telah diusulkan untuk mendapatkan penanganan total. Seluruh dokumen teknis dan administrasi pendukung telah rampung dan dinyatakan siap, bahkan sudah diunggah ke dalam sistem Criteria for Technical Acceptance (CTA) sebagai syarat verifikasi.
Selain perbaikan badan jalan, Pemkot Kupang juga memasukkan usulan peningkatan sistem drainase perkotaan guna mengatasi masalah genangan air saat hujan, serta permohonan dukungan bantuan relokasi bagi warga yang terdampak langsung oleh pembangunan infrastruktur tersebut.
"Kami berharap usulan-usulan ini, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, dapat segera terealisasi. Pemkot Kupang berkomitmen membangun komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait agar seluruh proses berjalan lancar tanpa hambatan," tegas Walikota Christian Widodo.
Ia menegaskan, pemerintah daerah siap memastikan seluruh persyaratan administrasi, penyelesaian masalah sosial, hingga legalitas lahan diselesaikan tepat waktu. Hal ini penting agar pelaksanaan pembangunan tidak terhenti di tengah jalan.
"Kerja sama ini harus berhasil, tidak hanya menghasilkan fisik jalan yang bagus, tetapi juga tertib administrasi dan memberi manfaat nyata. Infrastruktur yang baik adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga Kota Kupang," tambahnya.
BPJN: Program Berbasis Usulan Daerah, Siap Terapkan Teknologi Aspal Buton
Menanggapi usulan tersebut, Kepala BPJN Wilayah NTT, Janto, menegaskan bahwa penyusunan program tahun 2026 berpegang pada tiga prinsip utama: penyelesaian pekerjaan tuntas dalam satu tahun anggaran, keberlanjutan koridor jalan yang sudah diperbaiki sebelumnya, serta prioritas yang disampaikan pemerintah daerah.
Janto menegaskan, BPJN tidak menetapkan prioritas secara sepihak. Peran pemerintah daerah sangat sentral karena dianggap paling memahami kondisi riil di lapangan dan kebutuhan masyarakatnya.
"Balai tidak memiliki daftar prioritas sendiri. Kami bekerja berdasarkan apa yang diusulkan daerah, karena Bapak Walikota dan jajarannya yang paling tahu mana jalan yang rusak parah dan mana yang paling dibutuhkan warga," jelas Janto.
Namun, ia mengingatkan kembali agar persiapan administrasi dan penyelesaian masalah di lokasi pembangunan dipercepat. Kelengkapan dokumen, kejelasan status lahan, dan penyelesaian masalah sosial menjadi kunci agar pelaksanaan fisik dapat dimulai sesuai rencana pada bulan Agustus mendatang.
Sebagai bagian dari kebijakan nasional, Janto juga menginformasikan bahwa program IJD tahun ini akan mengoptimalkan penggunaan aspal buton bahan konstruksi jalan unggulan dari Sulawesi Tenggara yang dikenal tahan lama dan sesuai karakteristik iklim Indonesia guna memastikan kualitas dan daya tahan jalan yang dibangun di Kota Kupang.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret sinergi pusat dan daerah, demi mewujudkan Kota Kupang dengan infrastruktur jalan yang mulus, drainase yang berfungsi baik, dan kenyamanan bagi seluruh warga.(*).
Posting Komentar