Berita-Cendana.Com- SBD,- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Daerah Pemilihan Sumba, Debora G.A. Lende, mendesak Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mempercepat penanganan masyarakat terdampak gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut pada Minggu (4/10/2026).
BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 05.55.52 WIB atau 06.55.52 WITA. Kekuatan gempa yang semula tercatat M6,1 kemudian dimutakhirkan menjadi M5,9, dengan kedalaman 30 kilometer. Episenter berada di laut sekitar 59 kilometer Barat Daya Kodi, Sumba Barat Daya. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
Aktivitas kegempaan belum langsung berhenti. Hingga Minggu pagi, BMKG mencatat sedikitnya 62 gempa susulan, sehingga masyarakat diminta tetap waspada, terutama terhadap bangunan yang telah mengalami retak atau kerusakan.
Dampak gempa juga terus dimutakhirkan. Laporan awal BNPB mencatat sedikitnya 20 rumah dan sejumlah fasilitas umum terdampak. Data tersebut bersifat dinamis karena BPBD dan pemerintah daerah masih melakukan asesmen di lapangan.
Di luar rekap resmi tersebut, data pemetaan langsung dari lapangan yang diterima Debora Lende menunjukkan pendataan kerusakan masih terus berlangsung hingga tingkat desa. Salah satu rekap dari Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, misalnya, telah mencatat sedikitnya 15 nama warga/keluarga terdampak, dengan kerusakan yang tercatat berupa tembok rubuh.
Data lapangan tersebut masih harus diverifikasi dan dikonsolidasikan dengan data resmi pemerintah sehingga tidak boleh langsung dijumlahkan dengan angka BPBD atau BNPB.
Menurut Debora, justru perkembangan data yang sangat cepat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan sistem pendataan yang sederhana, cepat dan terintegrasi.
“Pendataan jangan dibuat rumit, tetapi juga jangan asal mencatat. Harus cepat, tepat, sesederhana mungkin tetapi sistematis: siapa korbannya, di mana alamatnya, bagaimana tingkat kerusakannya, apa kebutuhan mendesaknya, dan ada dokumentasinya. Dengan begitu datanya valid, terukur, transparan dan bisa menjadi dasar bantuan,” kata Debora.
Jangan Tunggu Semua Data Selesai Baru Bergerak
Debora menegaskan pendataan harus berjalan bersamaan dengan tindakan penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu seluruh proses verifikasi kerusakan selesai untuk menyediakan terpal, makanan, air minum, selimut dan kebutuhan dasar kepada masyarakat yang jelas-jelas telah terdampak.
“Data diperlukan agar bantuan tepat sasaran, tetapi jangan sampai pendataan justru menjadi alasan bantuan terlambat. Dalam keadaan darurat, dua-duanya harus berjalan: petugas mendata, pemerintah melayani,” tegasnya.
Pendataan juga tidak cukup hanya menghitung jumlah rumah rusak. Pemerintah perlu mengetahui jumlah jiwa dalam setiap keluarga terdampak, warga yang harus mengungsi, kondisi anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas dan warga dengan penyakit tertentu.
“Data bukan sekadar untuk membuat laporan. Data harus menjawab tindakan apa yang dilakukan hari ini: siapa yang membutuhkan terpal, siapa membutuhkan makanan dan air bersih, siapa membutuhkan pelayanan kesehatan, dan rumah mana yang tidak aman lagi untuk ditempati,” ujar Debora.
Pemprov dan Pemkab Harus Bergerak dalam Satu Komando
Sebagai anggota Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan bencana, Debora meminta Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memperkuat sinergi dan pembagian tugas di lapangan, terutama dalam menyediakan tempat pengungsian sementara yang aman dan layak.
Pemprov NTT telah mengirimkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Gubernur NTT Melki Laka Lena juga menyatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Bupati Sumba Barat Daya dan terus memastikan penanganan korban berjalan.
Debora mengapresiasi respons tersebut, namun meminta koordinasi diterjemahkan menjadi tindakan yang cepat sampai ke desa-desa terdampak.
“Pemprov dan Pemkab tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Harus jelas siapa mendata, siapa mengurus tempat pengungsian, siapa memastikan pangan dan air bersih, siapa menangani kesehatan dan kelompok rentan, serta siapa memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, tempat pengungsian sementara perlu segera dipastikan karena gempa susulan masih terjadi dan sebagian masyarakat tentu memiliki kekhawatiran untuk kembali ke bangunan yang telah mengalami kerusakan. BMKG sendiri meminta masyarakat menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa.
BPBD Harus Segera Pastikan Buffer Stock
Debora juga meminta BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya dan BPBD Provinsi NTT segera berkoordinasi dengan BNPB untuk memastikan ketersediaan buffer stock atau persediaan logistik darurat.
Makanan siap saji, air minum, terpal, selimut dan perlengkapan tidur harus tersedia dalam jumlah memadai. Demikian pula kebutuhan spesifik perempuan dan anak, lansia, penyandang disabilitas serta kebutuhan kesehatan dasar.
Persediaan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan hari ini, tetapi harus mencukupi sebagai cadangan apabila terjadi gempa susulan atau jumlah warga yang membutuhkan bantuan bertambah.
“Jangan menunggu stok habis baru meminta tambahan. Kita sedang berhadapan dengan situasi yang masih dinamis dan gempa susulan masih terjadi. Buffer stock harus diperkuat sekarang, ditempatkan sedekat mungkin dengan wilayah terdampak, dan mekanisme distribusinya harus jelas,” tegas Debora.
“Negara Harus Hadir di SBD”
Debora menegaskan bahwa pengalaman penanganan berbagai bencana di NTT seharusnya membuat pemerintah semakin cepat dalam mengorganisasi respons darurat.
Karena itu, menurut dia, fase awal penanganan gempa Sumba Barat Daya harus mempunyai ukuran yang sederhana tetapi tegas: tidak ada warga terdampak yang tidak terdata, tidak ada keluarga yang membutuhkan perlindungan tetapi tidak memperoleh tempat aman, dan tidak ada kebutuhan dasar yang terlambat hanya karena koordinasi pemerintahan.
“Proses penanganan bencana tidak boleh lambat. Masyarakat sedang menghadapi kerusakan rumah, gempa susulan dan rasa takut. Dalam keadaan seperti ini, negara harus hadir untuk masyarakat Sumba Barat Daya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran negara tidak cukup ditunjukkan melalui rapat dan laporan, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
“Rumah yang rusak nanti dapat kita bangun kembali. Tetapi hari ini yang pertama harus kita pastikan adalah manusianya selamat dan terlindungi. Warga harus punya tempat yang aman untuk tidur, makanan dan air tersedia, pelayanan kesehatan berjalan, dan mereka tahu bahwa pemerintah ada bersama mereka.”
Debora meminta seluruh jajaran pemerintah, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa serta unsur terkait bekerja dalam satu sistem penanganan yang cepat dan terkoordinasi.
“Sekarang bukan waktunya saling menunggu. Data bergerak, bantuan juga harus bergerak. Kita pastikan satu per satu warga terdampak terjangkau. Itulah makna paling nyata dari negara hadir di tengah bencana,” tutup Debora Lende.(*).
