Berita-Cendana.Com- ATAMBUA- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan sikap politiknya di tengah dinamika internal partai. Di bawah kepemimpinan Manuel Do Carmo Da Silva, DPC PPP Belu menyatakan sikap satu komando dalam mengamankan serta mengawal penuh Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Makassar dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Partai Persatuan Pembangunan tahun 2026.
Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Belu, Manuel Do Carmo Da Silva, di Atambua, sebagai respons atas dinamika organisasi tingkat nasional yang menguji soliditas struktur partai berlambang Ka’bah tersebut.
Dalam keterangannya, Manuel Do Carmo Da Silva menegaskan bahwa seluruh kader PPP di Kabupaten Belu berdiri tegak lurus di barisan kepemimpinan sah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di bawah komando Ketua Umum H. Muhammad Mardiono. Menurutnya, hasil Mukernas I di Makassar dan Rakornas III 2026 merupakan produk konsolidasi sah yang wajib didukung oleh seluruh tingkatan struktur organisasi, mulai dari pusat hingga ranting di daerah perbatasan negara.
"Kami dari DPC PPP Kabupaten Belu menyatakan komitmen penuh dan loyalitas tanpa batas terhadap Keputusan Mukernas I di Makassar serta hasil Rakornas III Partai Persatuan Pembangunan. Langkah-langkah strategis yang diambil DPP adalah wujud penegakan disiplin organisasi demi kebaikan partai ke depan," ujar Manuel Do Carmo Da Silva dengan nada tegas.
Manuel menambahkan, konsolidasi yang solid di tingkat cabang sangat krusial untuk meredam riak-riak perbedaan pandangan yang muncul di tingkat nasional, sekaligus memastikan roda organisasi di wilayah perbatasan RI-RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) tetap berjalan optimal dalam melayani umat dan masyarakat.
Di sisi lain, dinamika internal PPP saat ini memang tengah menghangat menyusul sejumlah kebijakan penataan ulang dan restrukturisasi kepengurusan pusat hasil Rakornas III, yang sempat memicu diskursus publik. Sejumlah kalangan dari faksi internal yang berbeda, termasuk beberapa pengurus pusat maupun wilayah, sempat melontarkan kritik dan keberatan terhadap mekanisme pencopotan sejumlah fungsionaris DPP.
Kendati demikian, menanggapi pandangan kritis tersebut, DPC PPP Kabupaten Belu memandang bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam alam demokrasi partai besar. Namun, Manuel menekankan bahwa kepentingan penyelamatan organisasi dan stabilitas jangka panjang harus diletakkan di atas ambisi kelompok tertentu. Keputusan yang diambil DPP dinilai sudah melalui pertimbangan matang untuk mengembalikan soliditas barisan menghadapi agenda-agenda politik ke depan.
Sebagai representasi partai di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, DPC PPP Belu mengajak seluruh kader dan simpatisan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tidak terprovokasi oleh narasi luar yang berpotensi memecah belah keutuhan partai.
"Kami di Belu fokus bekerja untuk rakyat dan mengamankan garis instruksi partai. Kepemimpinan Bapak H. Muhammad Mardiono adalah sah dan diakui secara konstitusional partai. Mari kita rapatkan barisan menyongsong agenda-agenda besar PPP ke depan," pungkas Manuel Do Carmo Da Silva menutup keterangan resminya.(*).
.jpg "GAMKI SBD Desak Penanganan Kelangkaan BBM, Winston Rondo: Hentikan Tambal Sulam, Periksa Distribusi Pertamina")
