Berita-Cendana.Com- TTS,- Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup Menko Pangan, Brigjen TNI (Purn) Simon Petrus Kamlasi, menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Amanatun memerlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan itu disampaikan Brigjen TNI (Purn) Simon Petrus Kamlasi, yang akrab disapa SPK, seusai kegiatan diskusi publik di Aula Mutis, Kantor Bupati TTS, pekan lalu.
Menurut SPK, perjuangan mewujudkan daerah otonom baru bukan sekadar urusan politik semata, melainkan kerja bersama dan kerja konkrit yang harus dijalankan secara nyata.
“Perjuangan DOB itu adalah kerja bersama dan kerja konkrit, bukan saja dari kerja politik semata,” tegas SPK.
Ia menekankan, seluruh pemangku kepentingan harus mengambil bagian dan menanggung setiap tahap perjuangan secara kolektif agar cita‑cita mewujudkan CDOB Amanatun dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dalam Rapimnas Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) pada 29 September 2026, CDOB Amanatun masuk dalam Klaster 2, yaitu kategori CDOB yang dokumennya sudah ada di pemerintah pusat, namun masih memerlukan pembaruan dokumen, kajian kelayakan, komitmen politik bersama, dan sinkronisasi data sebelum benar-benar siap diwujudkan.
Status Klaster 2 ini menjadi tanda bahwa Amanatun bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah memiliki dasar dokumen administratif. Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum pemerintah pusat dapat memproses lebih lanjut.
Gagasan pemekaran Amanatun sudah mulai diperjuangkan sejak sekitar tahun 2012–2014. Pada 2014, usulan pemekaran telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten TTS bersama DPRD TTS, kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi NTT, dan selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat melalui surat Gubernur NTT. Namun proses tersebut terkesan jalan di tempat selama bertahun-tahun, sehingga tokoh adat, masyarakat, tokoh politik, dan elemen masyarakat mulai bergerak lebih aktif kembali untuk mengawal kelanjutan aspirasi ini.
DOB Amanatun saat ini berada di titik penting, dokumen sudah ada di pusat, status Klaster 2 menunjukkan adanya harapan, namun masih banyak pekerjaan rumah. Keberhasilan perjuangan ini sangat bergantung pada tiga hal: kelengkapan dan keakuratan dokumen, kesepakatan batas wilayah, serta komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
Perjuangan Amanatun bukan sekadar memperjuangkan status kabupaten baru, melainkan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang telah lama menunggu pelayanan dan pemerataan pembangunan di tanah mereka sendiri.(*).
.jpg "GAMKI SBD Desak Penanganan Kelangkaan BBM, Winston Rondo: Hentikan Tambal Sulam, Periksa Distribusi Pertamina")
