Kritikan Pedis Pulau Komodo Oleh Dominggus Elcid Li


Beritacendana.Blogspot-Kupang,-Rencana relokasi warga di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat mendapat kritikan beragam. Tak terkecuali peneliti Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang, Dominggus Elcid Li.

Tanggapan Elchid disampaikan dalam acara Semimar Konferensi Studi Nasional KSN Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI dengan tema “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, di Millenium Ballroom, Kelapa Lima, Kota Kupang Rabu, (18/9/2019).

Saat penyajian materi, Elchid menjelaskan Pemerintah Provinsi  Nusa Tenggara Timur NTT  perlu bersinergi bersama rakyat dalam penataan pembangunan Pariwisata.

Menurutnya, tidak penting memindahkan masyarakat lokal yang ada di Pulau Komodo untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pariwisata yang ada di Pulau tersebut.

“Pembangunan Wisata boleh saja tetapi tidak dengan pemindahan warga, seharusnya Pemerintah itu tidak kompromi soal suara rakyat, warga tetap mempunyai hak untuk berbicara, Pemerintah umurnya cuma lima tahun tetapi pertahanan rakyat umurnya sepanjang hari,” jelas Elchid.

Lankut Elchid masa Pemerintahan Gubernur Viktor Laiskodat hingga saat ini belum mampu mengimplementasikan Restorasi di tengah masyarakat.  “Menurut saya Restorasi gagal di Pulau Komodo. Orang yang berestorasi adalah melakukan kritikan , artinya harus mau mendengarkan hak warga. Hal tersebut memang sepele, namun apa artinya Pariwisata kalau rakyat tidak berdaulat di atas tanahnya sendiri,” jelas Elchid.

Ia juga mengatakan siapapun pasti mendukung pembangunan Daerah,  namun perlu juga menjaga kedaulatan rakyat, khususnya dalam hal pembangunan Pariwisata.
“Apalah artinya Pariwisata kalau orang tidak berdaulat di atas tanahnya sendiri. Izinkan kami pemuda Indonesia yang merdeka untuk berbicara benar sesuai dengan kebenaran,”.

Di sela-sela kegiatan KSN anggota DPRD NTT Emelia Nomleni yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan Pariwisata di NTT belum sepenuhnya dirasakan langsung  oleh masyarakat.

“Kita akan tetap mendukung Pariwasata yang Prorakyat,  namum pariwisata yang tidak meninggalkan masyarakat sebagai objeknya,”.

Menurut Ketua DPD PDIP NTT ini, Pemerintah Provinsi NTT perlu mendengar dan melaksanakan keinginan masyarakat agar pariwisata dapat dirasakan manfaatnya bagi semua masyarakat.

Pemerintah harus menjadi penopang, pelindung dan mendorong pengelola Pariwisata bersama masyarakat. Tetapi masyarakat menjadi pemilik dari semua yang ada.

Tentunya Kita akan mencapai NTT maju dan sejahterah, maka kita akan menjawab masyarakat adil dan makmur Jelas Emi.

Yulius Tamonob.

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama

Subscribe Us

Responsive Ad Slot