Berita-Cendana.com-Kefa,- Pembekuan SK tenaga kontrak Kabupaten Malaka oleh Bupati Malaka Simon Nahak, terjadi perbincangan publik karena dinilai tidak sesuai kajian yang mendalam sehingga terlihat terjadinya kemacetan dalam tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kami mahasiswa karena isu dan fakta hari ini terkait pembekuan SK tenaga kontrak sebanyak 3.000 orang seolah-oleh di politisasi oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Disampaikan kepada media melalui via WhatsApp pada Selasa (22/06/21) aktivis muda Gerakan Mahasiswa Malaka (GEMMA) Kefamenanu Yuventus Seran mengatakan sebelumnya sudah dilakukan rapat terbatas antara pimpinan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Malaka, dan ini sebenarnya sudah selesaikan dengan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dalam pembekuan SK TEKO, tetapi kenapa masih belum ada titik terang.
"Melihat hal tersebut, saya menilai bahwa ini adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah Legislatif dan Eksekutif, dan tidak adanya kerjasama legislatif dan eksekutif, selain itu kurangnya pemahaman pemerintah dalam menata birokrasi sehingga terjadi ketidakcocokan antara Legislatif dan Eksekutif, hal ini yang kami sesali sebagai tulang punggung daerah", jelas Yuven juga Aktivis PMKRI.
"Untuk itu saya sebagai mahasiswa secara tidak elegan mengkritik dengan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Malaka untuk segera membenahi tubuh secara internal sehingga tujuan dari pada kebijakan pemerintah tidak mengorbankan masyarakat pada umum". Tegasnya.
Terlebih khususnya kepada Bupati Malaka Bapak Simon Nahak supaya lebih jelih melihat juga infrastruktur pasar, salah satunya di Besikama pasar Loloron dan pasar hari Senin untuk diperbaiki sehingga membawa akses manfaat bagi masyarakat Malaka selain memperbaiki hal lain. Tambah aktivis muda ini.
Karena pasar adalah salah satu alternatif pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah Kabupaten Malaka, Tutupnya.
Mantap Bang Yuven
BalasHapusPosting Komentar