Berita-Cendana.com- KUPANG, – Mantan Direktur Pemasaran Kredit sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Bank Pemerintahan Daerah Nusa Tenggara Timur/Bank NTT, Absalom Sine (AS) dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pencairan kredit fiktif senilai Rp 130 Milyar atas nama PT. Budimas Pundinusa di Bank NTT (Rp 32 M untuk take over kredit dari Bank Artha Graha, Rp 48 M dan penambahan Rp 20 M untuk usaha pembibitan dan penggemukan sapi). AS merupakan pejabat pemutus kredit Bank NTT saat itu, yang diduga memainkan peranan penting dalam pencairan kredit bernilai fantastis tersebut ke PT. Budimas Pundinusa.
Demikian penilaian dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank NTT sebagaimana tertuang dalam surat SKAI kepada Kepala Devisi Pemasaran Kredit Komersil & Menengah, Absalom Sine tertanggal 2 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Devisi Pengawasan & SKAI, Christofel S.M.Adoe, tentang hasil pemeriksaan pemberian dan pengelolaan kredit Rp 130 Milyar kepada PT. Budimas Pundinusa.
“Kepada Pejabat Pemutus (pemberian/pencairan kredit PT. Budimas Pundinusa Rp 130 Milyar, red) dan petugas terkait segera mengambil langkah-langkah penyelamatan kredit dimaksud yang dibuktikan dengan LKN (Lembar Kunjungan Nasabah) sehingga terdokumentasi secara baik,” tulis SKAI.
Sebagaimana isi surat tersebut, SKAI menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi Kepada Devisi Pemasaran Kredit Komersil dan Menengah selaku pejabat pemutus kredit PT. Budimas Pundinusa (Absalom Sine saat itu, red) dan seluruh pejabat terkait proses analisa kredit dimaksud, agar segera mempertanggungjawabkan pemberian kredit Rp 130 M tersebut paling lambat akhir Desember 2019.
“Kepada petugas kredit dan pejabat pemutus kredit (AS) agar bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh tunggakan pokok dan bunga dengan melakukan penagihan secara intensif yang dibuktikan dengan LKN paling lambat akhir Desember 2019 sehingga terhindar dari kerugian bank yang lebih besar,” tulis SKAI lebih lanjut.
SKAI juga meminta AS, untuk melengkapi kekurangan pada analisa kelayakan usaha pemberian kredit (oleh pejabat pemutus kredit, red), khususnya terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga penyedia jasa fire protection & emergency respon service sebagai dasar analisa pemberian kredit kepada debitur (PT. Budimas Pundinusa, red) paling lambat akhir Desember 2019.
AS juga diminta untuk berkoordinasi dengan PT. Budimas Pundinusa selaku debitur untuk memastikan tempat usaha pembibitan dan penggemukan sapi di desa Oesao-Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang serta memastikan usaha PT Budimas itu dicover asuransi kebakaran untuk meminimalisir resiko kerugian.
“Segera melakukan analisa kelayakan usaha (pembibitan dan penggemukan sapi, red) debitur (PT. Budimas Pundinusa, red) berdasarkan 3 pilar sesuai ketentuan yang berlaku terkait penetapan penilaian kualitas kredit,” perintah SKAI kepada pejabat pemutus kredit.
Catatan SKAI untuk AS selaku pejabat pemutus kredit untuk menjadi perhatian selanjutnya, yaitu terkait analisa pemberian kredit, khususnya dengan plafon kredit yang sangat besar, agar dilakukan analisa dan pengkajian secara komprehensif terkait kelayakan usaha yang dibiayai dan kemampuan membayar mengingat potensi resiko kredit yang sangat besar bagi bank, jika debitur (PT. Budimas Pundinusa, red) wanprestasi/gagal bayar dikemudian hari.
Namun, sejak tanggal surat tersebut dikeluarkan yaitu 2 Desember 2019 hingga saat ini, diduga semua penilaian dan rekomendasi oleh SKAI tidak ditindaklanjuti oleh AS selaku Kepala Devisi Pemasaran Kredit Komersil dan Menengah dan sekaligus Pejabat Pemutus Kredit. Padahal, saat surat tersebut dikeluarkan, status kredit PT. Budimas Pundinusa sudah call 2 atau dalam perhatian khusus, karena telah menunggak hingga 3 bulan sejak tanggal pencairan kredit (tanggal 4 dan 8 April 2019 dan tanggal 31 Juli 2019, red).
AS, mantan Kepala Devisi Pemasaran Kredit Komersil sekaligus Pejabat Pemutus Kredit terkait kredit PT. Budimas Pundinusa yang dikonfirmasi tim tim media ini via pesan WhatsApp/WA pada Minggu (14/11/2021), tidak menjawab walau telah melihat dan membaca pesan Wartawan.
AS kembali dikonfirmasi tim media ini melalui panggilan telepon selulernya sekitar Pukul 16.30 Wita, Senin (12/11/21) sore tadi namun ia tak menjawab panggilan tersebut. AS juga dikonfirmasi via pesan WA namun tidak merespon sama sekali walaupun pesan tersebut telah dibaca.
Seperti diberitakan sebelumnya (11/11/21), Aliansi Masyarakat Madani (AMAN) dan Gerakan Republik Anti Korupsi (GRAK) melalui siaran persnya (12/11), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), untuk menangani dan menyelesaikan kasus dugaan korupsi kredit take over Rp.130 Milyar Bank NTT milik PT. Budimas Pundinusa dari bank Artha Graha. Tuntutan tersebut, disampaikan dua organisasi anti korupsi itu saat berdemontrasi di depan gedung KPK dan BPK RI pada Jumat pagi (12/11/2021).
“Terkait kasus ini, ada temuan kredit PT. Budimas Pundinusa senilai Rp 130 Milyar di Bank NTT yang merupakan hasil take over credit (pengambilalihan kredit, red) dari Bank Artha Graha dan untuk membiayai usaha penggemukan ternak sapi di Oesao, serta budidaya rumput laut yang diduga fiktif,” tulis AMAN Flobamora dan GRAK.
Menurut AMAN Flobamora dan GRAK, ada sejumlah kejanggalan terkait proses kredit tersebut, yaitu: 1)Ternak sapi bukan lini atau basic bisnis PT. Budimas Pundinusa, karena PT Budimas Pundinusa bergerak di bidang perbengkelan dan bahan kimia; 2) Range sapi atau peternakan di Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang bukan milik PT. Budimas Pundinusa; 3) Jaminan atau agunan Kredit yang diajukan PT. Budimas Pundinusa adalah milik pihak ketiga; 4) Aset yang dijadikan agunan Kredit berada di luar wilayah kerja Bank NTT atau di luar NTT. Harusnya mendapat persetujuan dewan direksi, namun menjadi pertanyaan kenapa bisa lolos tanpa sepengetahuan Dewan Direksi.
Terkait masalah tersebut, AMAN Flobamora dan GRAK meminta KPK untuk: 1)Mengambil ahli pemeriksaan Kasus dugaan korupsi take over kredit dari Bank Arta Graha; 2) Memeriksa Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank NTT, Dewan Komisaris dan Direksi PT Budimas dan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Flobamora; 3) Melakukan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk berkoordinasi menangani kasus ini; 4) Menangani dengan serius kasus dugaan korupsi yang terjadi di NTT, khususnya terkait laporan yang telah diberikan pada tanggal 18 September 2021 atas nama ARAKSI.
Lebih lanjut di depan Kantor BPK RI, AMAN Flobamora dan GRAK menyampaikan sejumlah tuntutan dan seruan terkait dugaan korupsi kredit take over Bank NTT Rp 130 Milyar milik PT. Budimas Pundinusa dari Bank Artha Graha, yaitu: 1) Menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan terkait kredit macet PT. Budimas; 2)Menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi lebih lanjut di Bank NTT; 3)Menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan secara sah dan meyakinkan jumlah kerugian negara yang terjadi di Bank NTT.
AMAN Flobamora dan GRAK juga menyerukan beberapa hal, diantaranya yaitu: 1) Menyerukan pada bupati-bupati se-NTT, sebagai pemegang saham seri A untuk tidak memasukan penyertaan modal sampai permasalah di Bank NTT terselesaikan; 2)Menyerukan pada pemerintah Kabupaten Ngada untuk meminta PT Bank NTT Menindaklanjuti Selisih Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada TA 2011 Senilai Rp10.171.541.006,00 karena akan mengakibatkan risiko reputasi tidak baik yang akan dialami Pemerintah Kabupaten Ngada; 3)Menyerukan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk: a) Memperbaiki manangement Bank NTT ; b) Meminta pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank NTT periode 2019-2023; c) Memanggil dan meminta pertanggung jawaban dari Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank NTT periode sebelumnya. 4) Menyerukan pada DPRD Provinsi NTT untuk mengawal kasus kredit macet di Bank NTT, khususnya terkait Kredit macet PT. Budimas karena diduga mengarah pada tindakan Fraud. (Tim).
Posting Komentar