Ketua PGRI Minta Bupati Malaka, Pantau Dugaan Pungli di Sekolah-Sekolah



Berita-Cendana.com- Malaka,-  Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jhon Seran Suri minta Bupati Malaka Simon Nahak untuk memantau sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Malaka karena ada laporan dugaan pungutan liar (Pungli) dari sekolah terhadap siswa.


Demikian disampaikan oleh Jhon Seran Suri di kediamannya, Sabtu (14/05/22) pada pukul 13.54 Wita. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 


Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas, tegas Ketua PGRI.


Hal ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, ucapnya.


Lanjutnya, "kita menduga ada beberapa pungutan liar yang saat ini terjadi pada lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Malaka contohnya biaya formulir pendaftaran ulang, sumbangan siswa baru, sumbangan sebelum tamat, biaya seragam sekolah, LKS dan modul pengayaan, biaya buku paket sekolah, biaya les tambahan dari sekolah, biaya praktikum, dana ekstrakurikuler," tegas Ketua PGRI.


Tambah Ketua PGRI Kabupaten Malaka, bahwa  ada juga dugaan pungutan uang raport, uang map istimewa raport/ijazah, uang tulis ijazah, uang kasih keluar ijazah, uang kenangan-kenangan, uang pindah masuk dan keluar, uang sanksi buat siswa/i yang di luar kemampuan orang tua dan siswa.


Oleh karena itu, Ketua PGRI minta Bupati Malaka untuk memantau lembaga pendidikan atau sekolah di wilayah Malaka.


"Supaya jangan ada lagi pihak yang memandang siswa-siswi sebagai pundi-pundi uang untuk dikeruk. Karena siswa adalah anak kita dan adik kita, mereka adalah wajah masa depan kita. Seharusnya kita fasilitasi dan bantu bukan jadikan siswa atau orang tua siswa sebagai objek penghasilan," bebernya.


Tentunya bertentangan dengan tujuan nasional pendidikan Indonesia yang berkeadilan bagi semua orang. Terutama di Malaka, salah satu visi misi Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. dan Wakil Bupati Louise Lucky Taolin, S.Sos adalah Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan, tutupnya. (*).

0/Komentar/Komentar

Lebih baru Lebih lama

Responsive Ad Slot

Responsive Ad Slot