Berita-Cendana.Com, Kupang – Pemerintah Kota Kupang menegaskan komitmennya mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan Walikota Kupang, dr. Christian Widodo, saat menerima audiensi Pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTT bersama Koalisi PERIMA dan perwakilan Bengkel APEK, Rabu (24/6/2026) di Rumah Jabatan Wali Kota.
Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang drg. Retnowati, M.Kes, Ketua HWDI NTT Petronela Sau Naikofi, serta perwakilan lembaga mitra.
Walikota menyampaikan apresiasi atas kerja HWDI dan mitranya dalam mendorong akses layanan yang lebih baik. Ia menegaskan, SOP pelayanan ramah disabilitas yang sudah diterapkan di empat puskesmas dan satu pustu harus segera diperluas ke seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Kota Kupang.
“Kami mendukung penuh program yang menghadirkan kota inklusif. Seluruh puskesmas harus menyediakan layanan yang mudah dijangkau, termasuk nomor layanan khusus yang responsif selama jam operasional,” tegasnya.
Terkait usulan anggaran kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas, Walikota menyatakan dukungan prinsipil meski mengakui adanya tantangan fiskal akibat kebijakan efisiensi nasional. “Kami tetap memaksimalkan sumber daya yang ada agar pelayanan berjalan optimal,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya data penyandang disabilitas yang akurat dan terpilah menurut jenis kebutuhan. “Data yang baik akan membuat kebijakan tepat sasaran. Kami mengajak HWDI bermitra dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk terus memperbarui data tersebut,” tambahnya.
Pemerintah juga siap menerbitkan dokumen resmi sebagai dasar penerapan SOP pelayanan secara menyeluruh.
Ketua HWDI NTT, Petronela Sau Naikofi, melaporkan bahwa sejak 2024, didukung Koalisi PERIMA, Bengkel APEK, dan International Budget Partnership (IBP), pihaknya telah melakukan pendampingan dan penyusunan SOP di Puskesmas Penfui, Oesapa, Pasir Panjang, Oebobo, serta Pustu Lasiana.
Selain perluasan SOP, HWDI mengusulkan:
✅ Alokasi anggaran khusus kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas
✅ Penguatan sistem data yang terpilah dan akurat
✅ Pembentukan forum multi pihak untuk mendukung pembangunan inklusif
Walikota juga mendorong HWDI menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT agar program pemberdayaan dapat menyebar ke seluruh kabupaten dan kota di NTT.(*).
Posting Komentar