Berita-Cendana.Com- Kupang,- Ketika negara keliru, apakah gereja berani bersuara? Ketika rakyat menderita, cukupkah gereja hanya mengkritik? Dua pertanyaan mendasar itu diangkat Persekutuan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta Nusa Tenggara Timur (PASTIJA NTT) ke ruang publik melalui dialog bertajuk "Gereja dan Negara: Dari Suara Kenabian Menjadi Tanggung Jawab Bersama", yang digelar Jumat, 4 September 2026 pukul 15.00–17.30 WITA secara daring melalui Zoom Meeting.
Dialog terbuka untuk umum dan gratis ini mempertemukan tiga figur lintas disiplin dari ruang teologi, gereja, dan politik.
1. Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe — Teolog, alumni STFT Jakarta dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);
2. Ir. Emilia J. Nomleni, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Pdt. Samuel Pandie, M.Th. Ketua Majelis Sinode GMIT.
Diskusi dimoderatori oleh Tony Wijaret Fanggidae, Ph.D. Pdt. Desiana Effendy, Relasi Gereja-Negara Harus Diuji dari Dampaknya bagi Rakyat
Ketua PASTIJA NTT, Pdt. Desiana Effendy, M.Th., menjelaskan dialog ini sengaja dibuka ke ruang publik karena hubungan gereja dan negara tidak boleh berhenti sebagai perdebatan teologis atau politik semata. Relasi keduanya harus selalu diuji dari satu pertanyaan mendasar. Apakah kehadiran gereja dan negara sungguh memberi dampak nyata bagi kehidupan rakyat?
"Gereja tidak boleh menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi gereja juga tidak dipanggil untuk berdiri di pinggir sebagai penonton. Ketika ada ketidakadilan, gereja harus berani menyatakan kebenaran. Tetapi suara kenabian tidak boleh berhenti pada kritik; ia harus diterjemahkan menjadi keberpihakan dan kerja nyata bagi kehidupan rakyat” tegas Pdt. Desiana.
Lebih lanjut ia menegaskan, gereja dan negara mempunyai mandat serta batas kewenangan masing-masing yang harus dihormati. Gereja tidak mengambil alih tugas negara, demikian pula negara tidak boleh mengendalikan kehidupan dan suara kritis gereja. Namun di tengah perbedaan tugas itu, keduanya dapat dan harus bertemu dalam satu tanggung jawab yang sama, menjaga martabat manusia, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Percakapan ini dinilai semakin mendesak dalam konteks kehidupan nyata masyarakat NTT. Kemiskinan, persoalan mutu pendidikan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, persoalan pekerja migran, kerusakan lingkungan, hingga bencana yang berulang, merupakan kenyataan yang tidak cukup dijawab oleh satu institusi saja.
"Karena itu, pertanyaan kita bukan sekadar apakah gereja harus dekat atau jauh dari negara. Yang jauh lebih penting adalah, ketika kekuasaan menyimpang, apakah gereja masih berani bersuara? Dan ketika rakyat membutuhkan pertolongan, apakah gereja bersedia ikut bekerja? Di titik itulah suara kenabian bertemu dengan tanggung jawab bersama".
PASTIJA NTT berharap dialog ini menjadi ruang perjumpaan yang sehat antara teologi, gereja, politik, dan realitas kehidupan masyarakat. Gereja diharapkan tetap menjaga independensi dan daya kritisnya terhadap kekuasaan, tetapi pada saat yang sama membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat ketika kepentingan serta keselamatan rakyat menjadi tujuan bersama.
"Gereja boleh bekerja bersama negara, tetapi jangan kehilangan suara ketika negara keliru. Gereja boleh dekat dengan penguasa, tetapi keberpihakan terakhirnya harus tetap kepada kebenaran dan rakyat” pungkas Pdt. Desiana.
Dialog ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis. PASTIJA NTT mengajak seluruh lapisan masyarakat, pelayan gereja, akademisi, mahasiswa, pemuda, aktivis, politisi, hingga jajaran pemerintah untuk terlibat dalam percakapan ini.
Sebab pada akhirnya, hubungan gereja dan negara bukan sekadar soal siapa yang berdiri di mimbar dan siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Ia bermuara pada satu pertanyaan terakhir: siapa yang tetap berdiri bersama rakyat ketika keadilan, kemanusiaan, dan martabat mereka dipertaruhkan?(*).
Posting Komentar