Hal ini berlangsung di aula Inspektorat, Kamis (09/12/21) perwakilan dari salah satu tokoh masyarakat ibu Imelda Kosat, ia menegaskan bahwa Inspektorat untuk memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang sejauh ini belum dipublikasikan oleh pihak Inspektorat kepada masyarakat.
"Hal ini sangat membuat kami sesal sebagai masyarakat Sunsea dan masyarakat Bakitolas karena ada embun yang sudah dibuatkan oleh pemerintah desa dengan anggaran yang sangat besar yakni 391 juta," ungkapnya.
Tetapi Embun tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat, ini secara tidak sadar sudah salah sasaran, jelasnya.
Terpisah, PLT Inspektur Alfonsius Ukat menyampaikan kepada massa aksi, terimakasih banyak bagi forum ini yang telah membantu untuk mengawasi keuangan negara hingga sampai turun ke lapangan.
"Dan jika ada informasi yang merugikan keuangan negara, yang kita harapkan seharusnya disampaikan kepada tim Inspektorat saat kita berada di lapangan sehingga temuan kita betul-betul fakta," ujarnya.
Tambah Alfonsius, untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) bagi kedua desa tersebut sudah ada yakni Desa Sunsea dan Bakitolas akan serahkan kepada Bupati, Camat, dan desa terkait.
Seharusnya Inspektorat memeriksa LHP dulu, dan rekomendasinya itu kalau ada temuan maka segera mengembalikan uang ini ke kas negara atau kas daerah, bebernya.
"Tapi kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembalikan uang negara, itu percuma karena sudah dimasukkan ke penjara, mereka sudah enak dan uang tidak kembali ke masyarakat lagi", katanya.
Inspektorat sudah memberikan kesempatan (60) hari terhitung sejak LHP dimasukkan. Ini juga menjadi hal terpenting agar kalau ada kesalahan diperbaiki, kalau bisa dikembalikan anggaran yang lebih, jelasnya.(*).
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusPosting Komentar