Berita-Cendana.Com - TTS, - Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Timor Tengah Selatan, Henderikus Babys mengkritisi ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati TTS, Eduard Markus Lioe dan Jhony Army Konay dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TTS, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026, pada Jumat, 21 November 2025, di Aula DPRD TTS, tertanda sebagai puncak kegagalan Pemda dan DPRD TTS.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Nasdem, Henderikus Babys kepada wartawan usainya paripurna di Aula DPRD TTS, pada Jumat, 21 November 2025.
Politisi Nasdem, Heba Babys sapaan akrabnya menjelaskan bahwa pada rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahap ke-I, Tahun 2026, menunjukan puncak kegagalan kedua lembaga ini karena dokumen tersebut seharusnya masuk ke DPRD TTS dari bulan September dan dibahas saat itu, bukan Pemda TTS hanya sibuk dengan kegiatan yang hanya berdampak bagi Pemda dan bukan untuk seluruh masyarakat, dokumen penting itu baru di antar ke DPRD TTS, pada Kamis, 19 November 2025, Fraksi Nasdem, melihat bahwa satu minggu kedepan untuk pembahasan APBD itu sudah tidak wajar.
" Bupati TTS mantan DPRD Provinsi, Wakil Bupati mantan Wakil Bupati TTS, tetapi dalam kerja tahun berjalan ini sangat tidak paham sekali sehingga ini ada awal kegagalan Pemda dan DPRD TTS. Bupati sebagai pemimpin Daerah TTS dan DPRD dipilih oleh semua masyarakat TTS bukan hanya beberapa masyarakat jadi harusnya utamakan kerja yang bersifat umum untuk seluruh TTS,” tegas Heba.
Lanjut Heba bahwa sangat lucu lagi karena dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2026, masuk ke- DPRD sudah disiapkan namun Bupati, Wakil Bupati TTS, Sekretaris Daerah, dan semua Staf Ahli, tidak hadir lagi dalam kegiatan rapat paripurna tersebut maka Pemda TTS menunjukan ketidakmampuannya serta kepedulian terhadap pembangunan yang bersifat umum untuk seluruh masyarakat TTS.
"Saya sampaikan ini agar publik ketahui bahwa pembahasan anggaran untuk semua kegiatan berjalan tahun 2026 itu adalah kerja utama Pemda TTS, sehingga kegiatan -kegiatan seremonial harus ditinggalkan dan fokus untuk menyelesaikan pembahasan serta pemeriksaan APBD", jelasnya Heba.
Menurunnya, penyerapan anggaran yang sangat rendah dari semua Kabupaten di Provinsi NTT, karena buruknya kinerja Pemerintah Kabupaten TTS dan DPRD TTS, menjadi pemimpin Daerah TTS dan Wakil Rakyat jangan hanya untuk bersenang -senang di atas penderitaan rakyat, seharusnya melayani rakyat bukan melayani keinginan diri sendiri karena sampai saat ini terlihat jelas bahwa pembangunan di TTS itu nol besar, tagas Heba Babys.(*).
Posting Komentar