Berita-Cendana.Com- JAKARTA,- Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melancarkan aksi diplomasi tingkat tinggi di Graha BNPB Jakarta untuk memperjuangkan nasib warga kepulauan yang kini terkepung multi-bencana.
Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V, Winston Neil Rondo, S.Pt, lembaga legislatif ini menuntut Pemerintah Pusat memberikan afirmasi khusus bagi NTT yang sedang dihantam kekeringan ekstrim dan ancaman krisis pangan.
"Kami datang membawa kegelisahan masyarakat kepulauan. NTT hari ini bukan sekadar daerah rawan bencana biasa, melainkan wilayah multi-bencana yang butuh pendekatan khusus, bukan prosedur standar yang lambat," tegas Winston Rondo saat diterima oleh Direktur BNPB, Nelwan Harahap, S.P., M.Tr.A.P., Selasa (12/5/2026).
Pukulan Telak bagi Wilayah Kepulauan
Komisi V menyoroti bahwa kekeringan di NTT telah bergeser menjadi ancaman kemanusiaan yang serius. Dampaknya mulai dari ternak yang mati, gagal panen yang meluas, hingga beban rumah tangga miskin yang semakin berat karena harus mencari air bersih hingga berkilo-kilometer.
Sebagai solusi nyata, Komisi V mendesak bantuan infrastruktur darurat seperti mobil tangki air, sumur bor, dan tandon desa, serta penguatan sistem peringatan dini kekeringan agar pemerintah daerah tidak selalu dalam posisi "pemadam kebakaran".
Respon BNPB: Perintahkan Status Darurat Se-NTT
Merespon desakan Komisi V, Direktur BNPB Nelwan Harahap meminta Pemerintah Daerah NTT segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh. Hal ini menjadi kunci utama agar anggaran dan dukungan logistik dari pusat dapat segera dikerahkan ke wilayah kepulauan.
"Jangan tunggu situasi menjadi sangat serius baru merespon karena akan sangat terlambat. Segera terbitkan status bencana, susun rencana operasi, dan ajukan gap kebutuhannya ke BNPB," ujar Nelwan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi V.
Selain itu, BNPB juga menyentil kendala eksekusi lahan di daerah yang menghambat relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Jika tidak segera beres, BNPB mempertimbangkan pola relokasi mandiri untuk memutus penderitaan warga yang terlalu lama hidup dalam ketidakpastian.
Closing: "Negara Tidak Boleh Pilih Kasih"
Menutup pertemuan, Komisi V DPRD NTT menitipkan pesan keras bagi Pemerintah Pusat agar tidak melihat wilayah kepulauan dengan sebelah mata dalam hal penanggulangan bencana.
"Masyarakat NTT itu tangguh, tapi hari ini beban perubahan iklim terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Jika negara ingin membangun sistem penanggulangan bencana yang adil, maka NTT sebagai wilayah kepulauan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sebelum krisis ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar," pungkas Winston.
Turut hadir dalam pertemuan strategis ini Wakil Ketua Komisi V, Agustinus Nahak, S.Si, serta anggota Komisi V, Agustinus Bria Seran. Dan didampingi langsung Sekretaris BPBD Yohanis Taka Dosi, S.SIT, MSc dan Ketut Sadnyana Yasa, SE analis keuangan pusat dan daerah pada BPBD Provinsi NTT.(*)
Posting Komentar