DEKSI LETUNA: GAJI GURU HONOR Rp.100-300



Beritacendana.com-Soe,-Pergumulan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Deksi Letuna, S.Pd.K sejak masa kampanye hingga terpilih untuk menempati bagian Komisi IV nyatanya berjalan mulus.
Hal ini di Sampaikan Deksi sendiri kepada media ini pada Rabu,  23/10/2019 melalui telefon seluler.

"Faktor utama yang mendorong niat saya untuk kalau bisa berada di Komisi IV DPRD TTS karena terlepas dari Dinas yang lain, komisi itu sendiri bermintra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kementrian Agama. Yang dimana saya sendiri Seorang Sarjana Pendidikan Kristen sehingga kurang lebihnya saya akan paham apa yang perlu saya perjuangkan bagi masyarakat", Jelas-Nya.

Lebih lanjut Anggota DPRD Asal Partai Berkarya Dapil III TTS ini berbicara tentang mutu Pendidikan di TTS tanpa fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai maka akan percuma.

"Karena sebelum jadi Anggota Dewan saya kurang lebih 5 tahun menjadi tenaga Honorer bahkan menjadi operator sekolah sehingga saya tau apa saja yang masih perlu di perhatikan dan di benahi berkaitan dengan pendidikan"

Secara khusus Deksi menekankan soal tenaga Guru non PNS di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

"Tenaga pendidik non PNS harus di perhatikan lebih lagi karena mereka selalu bekerja on time dan maksimal tapi hak yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan target yang mereka capai dan itu sangat di sayangkan" Tegas-Nya.

Menurut Letuna Guru-Guru non PNS tidak sepatutnya hanya di upah 100-300 ribu per bulan dari Dana Bos sebab uang sebesar itu tidak akan cukup membiayai seluruh kebutuhan mereka dalam sebulan.

"Kalau guru-guru non PNS di bayar hanya 100 sampai 300 ribu per bulan maka uang senilai itu tidak akan bisa membiayai semua kebutuhan mereka selama satu bulan. Apalagi mau menghidupi mereka" Kata-Nya.

"Padahal guru-guru honor kita di kampung juga rata-rata sarjana yang mampu mendidik anak-anak dan adik-adik kita dengan baik, lalu kalau cuma di hargai dengan rupiah sekecil itu maka untuk membeli sabun mandi saja tidak akan cukup. Belum lagi karena faktor Geografis yang mengharuskan mereka harus pulang pergi mengajar dengan menggunakan sepeda motor. Apalagi mereka harus mengisi bahan bakar minyak????" Sesal Letuna penuh tanda tanya.

Deksi Letuna juga berharap adanya perhatian dari Pemda soal SK Bupati bagi guru-guru Non PNS karena dalam pengurusan NUPTK para guru membutuhkan SK dari Bupati.

"Kemudian kejelasan tentang nasib para operator Sekolah maupun Dinas juga perlu di perhatikan, sebab tanpa mereka maka berbagai data dan administrasi online di Sekolah dan Dinas tidak akan jalan" Ungkap-Nya.

Sedangkan berbicara soal Fasilitas Pendidikan Letuna menyebutkan 2 contoh di antaranya SD Negeri Nasi yang sampai saat ini fasilitas ruang belajarnya masih kurang dan TK Tafe'un Nasi yang gedungnya rusak dan sampai saat ini masih menggunakan mes guru lama sebagai tempat beraktifitas.

"Hanya 1 SD dan 1 TK yang dapat saya sebutkan tapi sesungguhnya masih banyak sekolah-sekolah Lain yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal fasilitas, karena itu semoga ke depan kita bisa bersinergi dalam menuntaskan berbagai masalah pendidikan di Daerah kita tercinta" Tutupnya.

Mega Ngefak.



0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama

Subscribe Us

Responsive Ad Slot