Berita-Cendana.com- Jakarta - Ditengah hiruk-pikuk Capres 2024 menimbulkan pro- kontra. Tokoh Aktivis 98, Aznil Tan menilai pernyataan Sekjend PDIP Hasto sangat menyesatkan publik. Dia menyesalkan pernyataan Hasto dalam program Newsroom dengan tema 'Peluang Duet Prabowo-Puan di Pilpres 2024' di CNN Indonesia TV, Senin (20/12/2021).
"Ada tiga pernyataan Hasto menyesatkan publik. Pertama tentang Pilpres 2024 jadi beban rakyat kalau lebih dari dua Capres. Kedua tentang kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh jumlah paslon yang ikut berkontestasi. Ketiga, 2 paslon bisa membangun stabilitas politik. Pernyataan itu sama menganggap rakyat seperti kambing congek," kata Aznil ke media, Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Aznil Tan menilai bahwa pernyataan Hasto itu tidak memiliki dasar hukum. Pada Konstitusi Amandemen UUD 1945 pasal 6A dibenarkan pelaksanaan Pilpres dua putaran jika paslon Capres tidak mencapai suara lebih dari lima puluh persen.
"Menyesatkan karena di konstitusi kita dibolehkan pelaksanaan Pilpres dua putaran. Itu konsekuensi dari amandemen UUD 1945 menetapkan pemenang Pilpres harus mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen. Jika ingin satu putaran agar hemat biaya seharusnya Hasto mendorong amandemen UUD 1945 pada pasal 6A, bahwa pemenang Pilpres adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak," jelas Aznil Tan.
Aznil Tan membantah pernyataan Hasto lainya yang menyatakan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh jumlah paslon yang ikut berkontestasi. Bagi Aznil Tan makin banyak paslon Capres yang ikut kontestasi makin demokratis dan rakyat makin banyak pilihan untuk mendapatkan Presiden yang berkualitas.
"Pernyataan Hasto mengatakan makin sedikit paslon Capres makin berkualitas adalah pernyataan orang anti demokrasi. Ini berbahaya buat demokrasi kita. Sedangkan, semakin banyak paslon semakin membuka kesempatan rakyat memilih pemimpin yang berkualitas," tambah dia.
Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi Covid-19, Aznil Tan berharap jalur independen dibuka pada Pilpres 2024, selain syarat ambang batas nol persen buat partai mengusung capres untuk mendapatkan Presiden 2024 yang mumpuni.
"Dampak pandemi Covid-19 yang memporak-porandakan ekonomi kita, Hasto seharusnya mendorong MPR melakukan amandemen UUD 45 untuk membuka kesempatan terbuka kepada anak bangsa ikut berkompetisi, baik jalur independen maupun jalur partai nol persen agar rakyat mendapat pemimpin handal memulihkan ekonomi nasional dan mampu membawa bangsanya bertarung di tingkat global," tutur dia lebih lanjut.
Aznil Tan juga mengkritisi pernyataan Hasto bahwa penyelenggaraan pemilu dengan dua paslon capres bisa membangun stabilitas politik. Menurut Hasto, pemilu tidak boleh sampai memecah belah bangsa.
"Lah, karna ada dua paslon inilah membuat bangsa ini terbelah. Ngawur dia itu ! Ketahuan dia ngga pernah terjun ke tengah masyarakat. Bagaimana pada Pilpres 2014 dan 2019 kemarin, sesama anak bangsa hampir perang karna capres terbentuk dua kubu. Buktinya saya sendiri pernah ditikam karena pro Jokowi," pungkasnya.
Pernyataan kontroversi Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto diketahui pada program Newsroom dengan tema 'Peluang Duet Prabowo-Puan di Pilpres 2024' di CNN Indonesia TV, Senin (20/12). Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa jumlah ideal pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah dua pasang.
Ia mengingatkan, kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh jumlah paslon yang ikut berkontestasi. Dia juga menyampaikan Pilpres 2024 harus digelar dengan biaya yang murah sebagai efek dari pandemi Covid-19 yang melanda saat ini.
Selain itu, Hasto mengatakan pihaknya ingin penyelenggaraan pemilu bisa membangun stabilitas politik. Menurutnya, pemilu tidak boleh sampai memecah belah bangsa, jelasnya. (*).
Posting Komentar