PP PMKRI Minta Atensi Negara Terkait Masalah Intoleransi di Cidahu-Sukabumi

Berita-Cendana.Com- Jakarta,- Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) buka suara terkait masalah intoleransi antar umat beragama yang terjadi di Cidahu- Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Viral di media sosial sekelompok orang diduga membubarkan kegiatan ibadat keagamaan. Kasus ini terjadi pada Jumat, 27 Juni 2025.


Dalam video viral yang dipantau oleh PP PMKRI pada Minggu (29/6/2025 terlihat sekelompok orang berada dalam sebuah rumah. Mereka berkerumun dan melancarkan aksi untuk merusak fasilitas dalam rumah tersebut. 

Selain itu, massa terlihat memecahkan kaca jendela dengan menggunakan salib sebagai simbol keagamaan bagi umat agama Katolik dan terdengar makian terlontar. Kasus diduga terjadi karena rumah singgah dijadikan tempat ibadah sehingga terjadi kerumunan massa dan melakukan aksi pembubaran terhadap umat agama kristen yang sedang menjalankan ibadat. 

Prihatin dengan masalah intoleransi ini, ketua PMKRI Cabang Bogor Jelsius Nong Osko Mada mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan momentum refleksi bersama mengenai pentingnya menjunjung tinggi semangat toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, serta penyelesaian persoalan secara bermartabat. 

Saat bersamaan, Pengurus Pusat PMKRI St. Thomas Aquinas  melalui Presidium Hubungan Masyarakat Katolik (PHMK) Nardi Nandeng meminta  negara  serius dalam mengurus masalah intoleransi di negara Indonesia. “ Tentunya hal ini tidak sesuai dengan perintah UUD 1945 dan pancasila,” ujarnya.

Nardi menilai negara kurang tegas dan tutup mata dalam mengurus masalah seperti ini. Hal itu dilihat dari berbagai kasus serupa yang terus bertambah dari tahun ke tahun di berbagai daerah. 

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Indonesia baik yang agama Katolik maupun yang bukan,  agar saling menghormati hak-hak setiap individu dalam menjalankan ibadahnya.  Sebagaimana yang termuat dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan beribadah,”tutupnya. 

Dalam waktu dekat PP PMKRI beraudiensi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) dan Gubernur Jawa Barat untuk mencari titik terang terkait masalah intoleransi ini.(*).


0/Komentar/Komentar

Lebih baru Lebih lama

Responsive Ad Slot

Responsive Ad Slot