Berita-Cendana.Com- Kupang,- Acara Peluncuran Piagam Wajib Pajak Atau Taxpayers' Charter Serta Forum Konsultasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Semua tentu sepakat bahwa pajak adalah pilar utama pembangunan bangsa. Lebih dari 75 persen pendapatan negara masih ditopang oleh penerimaan pajak. Karena itu, relasi antara pemerintah sebagai otoritas pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak harus dibangun di atas fondasi kepercayaan, kepastian hukum, transparansi, dan pelayanan yang berkeadilan.
Demikian disampaikan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Cosma Demianus Lana di Ballroom Hotel Harper Kupang pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Peluncuran Taxpayers Charter adalah langkah strategis dalam membangun peradaban perpajakan yang modern. Piagam ini bukan sekadar dokumen, melainkan simbol kemitraan yang menegaskan hubungan dua arah: negara berjanji memberikan pelayanan pajak yang profesional, transparan, dan berintegritas, sementara wajib pajak berkomitmen melaksanakan kewajiban dengan benar, tepat waktu, dan penuh kesadaran, tegas Sekda NTT.
Taxpayers' Charter adalah wujud gotong royong modern, sebuah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat demi terwujudnya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Diketahui bersama bahwa pajak adalah tulang punggung negara, di NTT kontribusi pajak yang disetorkan masyarakat dan dunia usaha telah membiayai banyak hal penting, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk investasi bersama. Setiap rupiah yang disetorkan, akan kembali kepada masyarakat dalam wujud kesejahteraan, ucap Cosma Lana.
Selain itu, Sekda mengajak Kanwil DJP Nusa Tenggara, para pelaku usaha, dan seluruh wajib pajak untuk memperkuat kolaborasi Pemerintah wajib menjamin pelayanan pajak yang mudah, cepat, transparan, serta berintegritas, sementara masyarakat wajib mendukung dengan kepatuhan pajak yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab. Dengan begitu, akan tumbuh hubungan yang sehat antara negara dan wajib pajak, yang pada akhirnya memperkuat sistem perpajakan nasional serta menopang pembangunan berkelanjutan.
Selain peluncuran piagam, ada juga melaksanakan Forum Konsultasi Publik. Forum ini sangat penting karena menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah, wajib pajak, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas. Sadari bahwa kepatuhan pajak masih menghadapi tantangan-ada yang belum paham, ada yang merasa prosesnya rumit, bahkan ada yang sengaja menghindar. Melalui forum tersebut, ingin mendengar langsung aspirasi, masukan, dan kritik konstruktif. Dari sinilah bisa mengidentifikasi hambatan, mencari solusi bersama, serta melahirkan kebijakan perpajakan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat, tegasnya.
Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi menjadi laboratorium kebijakan agar sistem perpajakan semakin baik dan tingkat kepatuhan pajak di NTT semakin meningkat. Atas nama pemerintah dan masyarakat NTT, ia menyampaikan apresiasi tulus kepada Kanwil DJP Nusa Tenggara beserta seluruh pihak yang terlibat dalam peluncuran Taxpayers' Charter. Mari jadikan momentum bersejarah ini sebagai pijakan untuk memperkuat budaya saling percaya, mempererat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta membangun ekosistem perpajakan yang sehat, adil, dan berintegritas, tutup Sekada.
Posting Komentar