Berita-Cendana.Com – Kupang, – Gelombang pemulangan jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur belakangan ini terus berulang, menjadi duka mendalam bagi keluarga sekaligus luka kolektif bagi masyarakat provinsi ini. Wilayah Kabupaten Malaka, Belu, Timor Tengah Selatan, hingga Kabupaten Kupang menjadi daerah yang paling banyak menerima kedatangan jenazah warganya yang meninggal saat bekerja jauh dari kampung halaman. Setiap peti jenazah yang mendarat di Bandara El Tari Kupang bukan sekadar angka statistik administratif. Di dalamnya tersimpan kisah duka, kehilangan mendalam, sekaligus bukti nyata kegagalan negara menghadirkan perlindungan bagi warganya sendiri.
Data dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT mencatat, sepanjang 2025 tercatat 127 pekerja migran asal NTT meninggal dunia di luar negeri. Ironisnya, sebagian besar dari mereka berstatus non-prosedural atau berangkat melalui jalur tidak resmi. Tragedi ini belum berhenti, sebab di awal 2026 pun proses pemulangan jenazah masih terus berjalan, dengan jumlah kasus terbanyak berasal dari wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai kantong pemasok tenaga kerja migran.
Fenomena ini, sebagaimana disampaikan Pater Hironimus Moensaku, tidak boleh dilihat semata sebagai persoalan migrasi ketenagakerjaan. Ini adalah persoalan sosial yang sangat dalam. Fakta yang sering kita lupakan adalah: banyak anak muda NTT meninggalkan kampung halaman bukan karena ingin merantau atau berpetualang, melainkan karena merasa tidak memiliki pilihan kerja yang layak di tanah kelahirannya sendiri.
Migrasi: Buah dari Tekanan Hidup
Secara sosial, arus keluarnya tenaga kerja dari NTT lahir dari tekanan ekonomi yang nyata dan berat. Kita harus jujur mengakui beberapa fakta pahit ini: lapangan pekerjaan formal di desa maupun kota masih sangat terbatas; industri pengolahan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal hampir tidak ada; pendapatan keluarga petani dan nelayan sangat rendah dan tidak menentu; serta beban kebutuhan hidup. Mulai dari biaya sekolah anak, membangun rumah, hingga kebutuhan dasar yang semakin meningkat.
Di banyak keluarga di Malaka, Belu, TTS, maupun Kabupaten Kupang, bekerja ke Malaysia, Kalimantan, atau Sulawesi sudah menjadi budaya ekonomi yang mengakar. Merantau dianggap sebagai jalan tercepat, bahkan satu-satunya jalan, untuk keluar dari jerat kemiskinan. Malaysia masih menjadi tujuan utama, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, konstruksi, dan pekerja rumah tangga. Di dalam negeri, tenaga kerja kita banyak terserap di perkebunan sawit Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Tengah.
Namun, persoalan besar muncul karena mayoritas berangkat melalui jalur non-prosedural. Akibatnya, ketika mereka sakit, mengalami kecelakaan kerja, tindak kekerasan, hingga meninggal dunia, posisi mereka sangat rentan dan sulit mendapatkan perlindungan hukum maupun bantuan layak. Mereka pergi membawa mimpi, tetapi berangkat tanpa jaminan keamanan.
Paradoks Besar NTT: Kaya Potensi, Miskin Lapangan Kerja
Ada ironi besar yang sedang terjadi di provinsi ini. NTT dikenal kaya akan lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan memiliki jumlah tenaga usia produktif yang melimpah. Namun faktanya, banyak anak mudanya justru harus bekerja mengolah kebun milik orang lain di luar daerah atau di luar negeri.
NTT sesungguhnya sedang menghadapi paradoks yang menyakitkan: tenaga kerja melimpah ruah, tetapi lapangan pekerjaan di daratan sendiri sangat terbatas. Sumber daya alam ada dan tersedia, tetapi belum mampu diolah menjadi kekuatan ekonomi produktif yang mensejahterakan warga. Karena itu, migrasi bagi sebagian besar warga kita bukanlah semata pilihan pribadi, melainkan hasil keterpaksaan ekonomi yang menumpuk.
Langkah Konkret yang Harus Segera Dilakukan
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sudah saatnya pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bergerak lebih dari sekadar mengurus pemulangan jenazah atau memberikan santunan duka. Diperlukan langkah strategis dan nyata untuk memutus rantai tragedi ini. Ada beberapa hal mendesak yang harus dilakukan:
Pertama, membangun lapangan kerja berbasis potensi lokal. Pemerintah wajib fokus mengembangkan sektor yang menjadi keunggulan NTT: pertanian modern, peternakan sapi terpadu, pengembangan jagung dan hortikultura, industri pengolahan hasil bumi, perikanan tangkap dan budidaya, serta penguatan UMKM desa dan koperasi produksi. Jika ekonomi lokal tumbuh dan menyerap tenaga kerja, anak muda tidak perlu pergi jauh mempertaruhkan nyawa.
Kedua, memperbanyak pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Kita butuh lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK) hingga ke tingkat kecamatan dan desa, dengan kurikulum yang relevan: pelatihan operator alat berat, pengelasan, mekanik, pengolahan pangan, perhotelan, hingga pelatihan bahasa asing bagi yang benar-benar ingin bekerja ke luar negeri. Tujuannya agar tenaga kerja NTT tidak hanya menjadi buruh kasar yang mudah ditindas, tetapi tenaga terampil yang memiliki nilai tawar tinggi dan bekerja secara bermartabat.
Ketiga, memerangi agen ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jalur perekrutan gelap harus ditindak tegas tanpa kompromi. Negara tidak boleh kalah dari mafia pengiriman tenaga kerja. Sosialisasi migrasi aman yang sudah dilakukan BP3MI, misalnya di Malaka, harus diperluas hingga ke pelosok desa-desa kantong migran, agar warga paham risiko dan hak-hak mereka.
Keempat, menjamin perlindungan menyeluruh dari hulu ke hilir. Pemerintah harus memastikan setiap keberangkatan berjalan secara legal, kontrak kerja jelas dan sah, asuransi aktif, jaminan kesehatan, serta pendampingan aktif bagi keluarga yang ditinggalkan di kampung. Perlindungan tidak boleh berhenti saat mereka tiba di tempat kerja, tapi harus terus berjalan selama masa kerja berlangsung.
Kelima, meluncurkan program “Pulang Kampung Berkarya”. Bagi pekerja migran yang kembali, baik karena selesai kontrak maupun berhenti bekerja, pemerintah wajib hadir dengan dukungan modal usaha, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan koperasi. Pengalaman dan uang yang mereka bawa pulang harus dipacu menjadi kekuatan ekonomi di kampung sendiri, bukan sekadar habis untuk konsumsi sesaat.
Penutup
Tragedi pemulangan jenazah pekerja migran asal NTT harus menjadi alarm kemanusiaan yang membangunkan kita semua. Kita tidak boleh lagi membiasakan diri menyambut anak-anak negeri ini pulang dalam peti jenazah.
Mereka berangkat membawa harapan suci: ingin mengubah nasib keluarga, menyekolahkan adik-adiknya, membangun rumah, dan berjuang keluar dari kemiskinan. Namun terlalu banyak yang justru kembali tanpa suara, hanya menyisakan tangis keluarga.
Sudah saatnya negara hadir lebih kuat, bukan hanya saat memulangkan jenazah, tetapi jauh sebelum itu, dengan menghadirkan pekerjaan yang layak, perlindungan hukum yang pasti, dan masa depan yang cerah di tanah NTT sendiri.
Karena sesungguhnya, yang dibutuhkan masyarakat NTT bukan sekadar kesempatan untuk pergi bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri. Yang paling mereka butuhkan adalah kesempatan untuk hidup layak, berkarya, dan bekerja dengan bermartabat di tanah kelahiran mereka sendiri.
Penulis Dr. David R. E. Selan, SE., MM. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Persatuan Guru Nusa Tenggara Timur.
Posting Komentar