Berita-Cendana.Com – Kupang,– Hasil konsolidasi wilayah Timor yang digelar menjelang 1 Juni 2026 merangkum sejumlah isu strategis dan mendasar yang menjadi tantangan utama pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berbagai catatan kritis ini disampaikan oleh Koordinator Lapangan IMMALA, Herry, mewakili seluruh Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam aksi tersebut.
Empat sektor utama menjadi sorotan tajam: pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi kesehatan masyarakat, kualitas dan akses pendidikan, serta ketimpangan pembangunan yang masih menjebak NTT dalam daftar provinsi termiskin di Indonesia. Berikut rincian hasil pemetaan dan evaluasi yang dirilis:
1. Evaluasi Tuntas Pelaksanaan Program MBG di NTT
Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan pemerintah pusat mendapatkan catatan evaluasi mendalam. Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi anggaran untuk wilayah NTT mencapai 9 Triliun Rupiah, yang seharusnya melayani sekitar 252 Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG). Angka ini baru mencapai 42% dari total target nasional sebanyak 585 SPPG.
Secara rinci, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tercatat memiliki 22 SPPG dengan status perkembangan yang beragam.
Salah satu poin krusial yang disorot adalah hambatan distribusi pangan lokal. Produk hasil bumi dari petani setempat nyatanya sulit masuk ke dalam rantai pasok program ini karena terhalang syarat formalitas sertifikasi "halal" dan persyaratan administrasi perusahaan. IMMALA menyarankan agar setiap yayasan pengelola SPPG wajib memprioritaskan pengambilan pasokan bahan makanan dari petani lokal, dengan ketentuan harga standar dan selama ketersediaan produk masih mampu memenuhi kebutuhan dapur pelayanan. Hal ini dinilai penting agar program tidak hanya memberi manfaat bagi penerima, tetapi juga menggairahkan ekonomi pertanian masyarakat setempat.
Pihaknya juga meminta agar kebijakan penerima manfaat MBG dikemas dalam argumentasi yang jelas, terukur, dan tepat sasaran agar hak anak atas gizi terpenuhi tanpa tumpang tindih bantuan.
2. Sektor Kesehatan: Fasilitas Mangkrak dan Stunting Masih Tinggi
Kondisi pelayanan kesehatan di Pulau Timor menjadi sorotan keras. Berdasarkan pemetaan di lapangan, seluruh Rumah Sakit Pratama yang dibangun di berbagai wilayah di Pulau Timor dinilai gagal berfungsi secara maksimal. Banyak Puskesmas yang kondisinya mangkrak, tidak beroperasi sebagaimana mestinya, serta kekurangan fasilitas, alat kesehatan, dan tenaga medis yang memadai.
Masalah gizi buruk dan Stunting juga masih menjadi penyakit kronis. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, NTT menempati peringkat ke-5 tertinggi angka Stunting secara nasional.
Kondisi di tingkat kabupaten jauh lebih memprihatinkan. Di wilayah Pulau Timor khususnya, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tercatat sebagai penyumbang angka stunting tertinggi, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi masuk dalam daftar penyumbang utama secara nasional. Faktor utama penyebab tingginya angka ini bukan semata kemiskinan, melainkan keterbatasan akses air bersih yang sangat parah di wilayah tersebut, yang berdampak langsung pada pola hidup bersih dan pemenuhan gizi keluarga.
3. Pendidikan: IPM Naik Tipis, Ribuan Anak Masih Tidak Sekolah
Ada kabar baik namun dibayangi masalah besar di sektor pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT tahun 2025 tercatat naik menjadi 69,89, meningkat 0,75 poin atau setara 1,08% dibanding tahun 2024. Meski ada peningkatan, posisi NTT masih berada di peringkat ke-34 dari 38 provinsi di Indonesia, menempati posisi bawah nasional.
Masalah paling serius adalah tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT, jumlah ATS di provinsi ini mencapai 145.268 anak yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Data per 15 Desember 2025 bahkan mencatat angka ini naik menjadi 146.969 anak.
Anak-anak dalam kategori ini mencakup usia 5–18 tahun yang belum pernah sekolah, putus sekolah, atau lulus namun tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kabupaten dengan jumlah ATS terbanyak adalah:
1. Timor Tengah Selatan (TTS): 22.459 anak (data awal), turun sedikit menjadi 21.481 anak pada akhir 2025 namun tetap tertinggi.
2. Sumba Barat Daya: 13.900 anak.
3. Kabupaten Kupang: 11.628 anak.
Untuk mengatasi kesenjangan ini, IMMALA dan OKP mendorong penguatan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar menjadi solusi pendidikan alternatif yang merata. Selain itu, pemerataan fasilitas pendidikan di daerah terpencil juga menjadi tuntutan utama agar anak-anak di pedalaman memiliki akses yang sama dengan di perkotaan
4. Pemerataan Pembangunan: Masih Di Antara 3 Provinsi Termiskin Nasional
Fakta pahit masih melekat pada kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan data per September 2025, NTT masih bertengger dalam daftar 3 provinsi termiskin di Indonesia. Ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir, perkotaan, dan daerah pegunungan serta perbatasan masih sangat terasa.
Koordinator Lapangan, Herry, menegaskan bahwa data-data ini bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata penderitaan dan ketertinggalan masyarakat. -isu daerahnya secara rinci dan konkret, agar konsolidasi ini menjadi dasar gerakan bersama menuntut perubahan nyata, pemerataan hak, dan keadilan pembangunan di seluruh penjuru NTT," tegasnya.
Hasil konsolidasi ini dijadikan rujukan bersama untuk mendesak pemerintah provinsi maupun pusat segera menyusun strategi terobosan, mengingat masalah yang ada sudah berlangsung lama dan belum menemukan solusi tuntas.(*).
Posting Komentar